Nasional

Tolak Gugatan, PTUN Sahkan Pembubaran HTI

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Ilustrasi: ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi damai dengan tema “Syariah dan Khilafah Mewujudkan Islam Rahmatan lil ‘Alamin” di depan patung kuda silang Monas Jakarta, sabtu (16/4/2016).

Jurnalindonesia.co.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan mengesahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Majelis hakim menganggap SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI sesuai aturan.

“Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya,” ujar ketua majelis hakim Tri Cahya Indra Permana di ruang sidang utama PTUN Jakarta, Jl Sentra Baru Timur, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Menurut majelis, gugatan tersebut ditolak karena adanya bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepaham dengan Pancasila.

“Dari bukti yang diajukan para pihak banyak bukti yang menunjukkan upaya mengubah Pancasila,” katanya.

Baca juga: Rentetan Penolakan Hizbut Tahrir di Sejumlah Kota di Indonesia

Sidang putusan HTI

Sidang putusan HTI. (Foto: Ibnu/detikcom)

Usai pembacaan sidang, para massa HTI langsung mengumandangkan takbir di ruang sidang.

Allahu Akbar!” pekik massa HTI.

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT tersebut didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. Dalam perkara ini, HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

Adapun gugatan HTI ialah meminta PTUN Jakarta mencabut atau membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Baca juga: Ansor Turunkan Bendera HTI di Halaman SMK Negeri 1 Kota Tangerang

DETIKCOM