Uncategorized

Soal Kasus Meikarta, KPK Periksa Direktur Lippo Cikarang

Jurnalindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Lippo Cikarang, Ju Kian Salim dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Ju Kian bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

“Ju Kian akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (16/11).

Penyidik menduga, Ju Kian mengetahui proses pengurusan izin proyek Meikarta kepada Pemkab Bekasi. Pengurusan izin proyek ‘Kota Baru’ itu dilakukan Lippo Cikarang, selaku induk usaha PT Mahkota Sentosa Utama yang menggarap Meikarta.

Baca Juga: Selain ke KPPU, Proyek Rumah DP Rp 0 Juga Akan Dilaporkan ke KPK

Selain memanggil Ju Kian, penyidik KPK bakal memeriksa dua tersangka dalam kasus ini, yaitu konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin. Masing-masing diperiksa sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sementara tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.

Neneng dan para kepala dinas di Pemkab Bekasi diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy Sindoro. Pemberian Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Baca Juga: Ribut Gara-gara Sebatang Pohon dan Tembok, Jaksa KPK Gugat Tetangganya Rp2,6 M

Neneng sendiri telah mengembalikan uang sekitar Rp3 miliar kepada penyidik KPK. Dia mengakui uang yang dikembalikan itu adalah bagian dari yang pernah dirinya terima terkait pengurusan izin proyek Meikarta.

Neneng mengaku bakal menyerahkan kembali uang yang pernah diterima secara bertahap. Perempuan yang tengah mengandung itu juga telah mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC).

Beberapa tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kemudian, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group.