Ekonomi dan Bisnis

Soal Cicilan Utang Rp400 T yang Dikritik Zulkifli, Sri Mulyani: Itu Warisan Masa Lalu

Sri Mulyani
Sri Mulyani dan Chelsea Islan bacakan surat Kartini (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Jurnalindonesia.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait kritikan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut utang pemerintah sudah tidak wajar.

Sri justru menegaskan, pengelolaan utang pemerintah semakin baik setiap tahunnya.

Kendati demikian, Sri mengakui, terkait pembayaran utang tahun depan merupakan tahun yang berat. Sebab utang pemerintah yang jatuh tempo di 2019 cukup besar.

“Banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” ucapnya dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawarakat Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang sekitar tiga puluh persen adalah aman. Ini, kata dia, karena pemerintah harus membayar utang Rp 400 triliun per tahun. Dan itu sangatlah besar.

“Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar,” kata Zulkifli dalam pidato Sidang Tahunan MPR di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Baca: Kritikan Zulkifli Hasan ke Pemerintahan Jokowi dari Mimbar Sidang Tahunan MPR

Zulkifli Hasan. (Foto: Merdeka.com)

Sri Mulyani mengakui, jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp409 triliun. Namun dia menegaskan, pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer.

Sri menjelaskan, defisit APBN paling besar terjadi pada 2015 sebesar 2,59% terhadap PDB senilai Rp 298,5 triliun. Setelah itu defisit APBN semakin mengecil, hingga pada RAPBN 2019 pemerintah percaya diri defisit APBN berada di level 1,84% dengan nilai Rp 297,2 triliun.

“Defisit pada 2015 besar karena saat itu menghadapi situasi karena harga komoditas jatuh. Sehingga defisit agak lebih dalam,” ujarnya.

Tingkat keseimbangan primer juga semakin membaik. Pada 2015 berada di level 1,23% terhadap PDB. Tahun depan pemerintah targetkan berada di posisi 0,13% terhadap PDB.

Baca juga: Jawaban Sri Mulyani Terkait Kritikan Zulkifli Hasan soal Utang RI

Selain itu, Sri juga menegaskan bahwa pemerintah juga akan menjaga rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 30%.

Sekedar informasi utang pemerintah pusat pada Juli 2018 sebesar Rp 4.235,02 triliun. Angka itu meningkat namun rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat 29,74% yang dia sebut masih aman.

Rasio utang terhadap PDB itu memang sejak 2013 masih selalu di bawah 30%. Tahun lalu rasio utang terhadap PDB di 2017 sebesar 29,5%.

Menurutnya rasio utang terhadap PDB RI itu paling rendah dibanding banyak negara. “Rasio utang terhadap PDB kita termasuk terendah di dunia,” katanya.

LIPUTAN6

Loading...