Kesehatan

Seorang Dokter Tolak Pasien dengan Asuransi Lantaran Takut Dosa Riba

Pengumuman menolak pasien karena riba. (Foto: Kompas)

Seorang dokter yang bernama dr Kiki MK Samsi SpA(K) M. Kes mengaku menolak pasien dengan asuransi, alasannya karena hal itu dianggap riba.

Dalam pengumuman tersebut, sang dokter secara terbuka mengatakan bahwa dirinya siap melayani semua pasien tanpa terkecali. Ia akan memberi keterangan reimburs atau asuransi perusahaan yang tidak menarik premi.

Lebih lanjut dia mengatakan, “Untuk asuransi ribawi, terhitung sejak 1 Mei 2017, setelah pengobatan ananda, saya tidak bisa mengisi keterangan medis.”

Asuransi ribawi menurut Kiki adalah asuransi perseorangan maupun perusahaan yang menarik premi tiap jangka waktu tertentu.

“Kebijakan ini saya lakukan dalam upaya menghindari diri dari dosa riba,” demikian tertulis di pengumumab tersebut.

Pengumuman menolak pasien karena riba. (Foto: Kompas)

Pakar etika kedokteran dari Universitas Atma Jaya Jakarta, Dr. dr. Sintak Gunawan, MA. menuturkan bahwa kasus dr Kiki mencerminkan abu-abu dunia kedokteran.

“Menurut pendapat saya pribadi, dokter berhak saja menolak pasien karena kepercayaannya. Asal itu sudah diberitahukan sejak awal,” kata Sintak kepada Kompas, Rabu (24/5/2017).

Dr. dr. Sintak Gunawan, MA.

Sintak menuturkan, kondisi itu mirip dengan dokter yang menolak melakukan aborsi walaupun negara tempat dia berkarir menyetujui aborsi.

Kendati demikian, penerapan kepercayaan dokter hanya berlaku dalam kondisi tidak darurat. Bila berada dalam situasi yang tak ada pilihan, dokter harus menolong pasien, siapa pun itu.

“Itu karena setiap dokter sudah disumpah untuk menyelamatkan pasien. Setiap dokter wajib merawat pasien paling tidak sampai melewati masa kedaruratannya,” tutur Sintak.

Satu hal lain yang perlu diperhatikan, menurut Sintak, penolakan harus dilandasi faktor kepercayaan. Jadi, dokter tidak mempolitisi alasan penolakannya. Misalnya, sengaja menolak pasien dengan BPJS.

Sintak menuturkan, tiap rumah sakit pun memiliki hak untuk merekrut dokter sesuai nilai-nilainya dan menghargai kepercayaan dokter.

“Jika ada dokter yang menolak pasien berasuransi, rumah sakit bisa mempertimbangkan dokter itu. Kalau tetap mengijinkan dokter berprakter, rumah sakit harus merujuk pasien berasuransi ke dokter lain,” katanya.

Tanggapan BPJS

Sementara itu Kepala Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, mengatakan bahwa penolakan tersebut menjadi domain dari rumah sakit yang mempekerjakan dokter Kiki Samsi. BPJS Kesehatan tidak bisa mencampuri urusan ini.

“Yang pertama, kami tidak akan masuk dalam wilayah konten. Bukan kompetensi BPJS Kesehatan, ada pihak yang memiliki otoritas itu,” kata Irfan kepada Kompas, Jumat (26/5/2017).

Siapapun dokternya, lanjut dia, selama bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, merupakan kewenangan rumah sakit.

“Yang penting dari kami adalah peserta JKN-KIS dapat dilayani dengan baik,” kata Irfan.

Kepala Dpartemen Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi.

“BPJS Kesehatan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan (faskes). Khususnya rumah sakit berdasarkan B to B (busines to business) antar institusi, bukan antar BPJS Kesehatan dengan pribadi-pribadi tenaga kesehatan,” imbuh Irfan.

Sehingga, lanjut dia, rumah sakit sebagai mitra BPJS Kesehatan berkewajiban menyiapkan tenaga kesehatan, seperti dokter dan tenaga medis, untuk memberi pelayanan kepada peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat).

Dia meyakini, banyak hukum positif di Indonesia yang diadopsi dari hukum lainnya. Seperti hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Sehingga, sebagai warga negara yang baik, wajib melaksanakan aturan tersebut.

“Jadi prinsipnya, BPJS Kesehatan sebagai operator, melaksanakan program JKN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Irfan.

Loading...