Ekonomi dan Bisnis

Proyek Rumah DP Rp 0 Dianggap Terancam Mangkrak, Ini Alasannya

Rumah DP Rp 0
Anies Baswedan melihat maket rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 di lokasi pembangunan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018). (Foto: Liputan6)

Jurnalindonesia.co.id – Penunjukan PT Totalindo Eka Persada Tbk sebagai kontraktor pada pembangunan proyek rumah DP Rp 0 dianggap bermasalah.

Penunjukan yang dilakukan oleh BUMD Pembangunan Sarana Jaya tersebut diduga tanpa melalui proses tender.

Atas dasar itu Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Rabu (21/2/2018).

Tak hanya itu, KAKI juga berencana melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/2/2018) depan.

Baca: Selain ke KPPU, Proyek Rumah DP Rp 0 Juga Akan Dilaporkan Ke KPK

Selain soal penunjukan yang tanpa melalui tender, KAKI juga menyebut bahwa PT Totalindo Eka Persada memiliki rekam jejak buruk.

Menurut penjelasan Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono, PT Totalindo Eka Persada sudah beberapa kali menggarap proyek hunian milik Pemprov DKI Jakarta, beberapa di antaranya dianggap bermasalah.

“PT Totalindo track record-nya tidak bagus. Sedangkan Direktur Pembangunan Sarana Jaya mengatakan kenapa dipilih? Karena track record-nya bagus. Padahal kebalikan, dari beberapa Rusunawa yang digarap belum selesai. Melebihi kontrak. Terhadap penambahan 50 hari masih juga belum selesai. Tiang pancang yang harusnya 30 meter jadi 20 meter. Jadi pengalamannya ini seharusnya jadi acuan,” kata Arifin di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyono

Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyono (kanan). (foto: Infonawacita.com/Desy Selviany)

Dalam laporan KAKI menyebutkan, Totalindo sudah memenangkan tender rusun di Pulo Gebang, Jakarta Timur dan Nagrak di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Kedua proyek yang harus dikerjakan awal tahun lalu ditargetkan rampung 20 Desember 2017, namun hingga hari ini belum juga selesai.

Arifin pun meminta agar pembangunan rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa Jakarta Timur dihentikan sementara. Pemprov DKI Jakarta juga diharapkan bisa melelang kembali proyek tersebut secara transparan.

“Kita inginnya dihentikan dulu, kita tidak mau kejadian lagi seperti kemarin-kemarin melihat track record-nya Totalindo sendiri. Ya saya harapkan Pemprov DKI bisa lebih transparan, lebih akuntabel lebih menciptakan daya saing yang sehat. Kita khawatir mangkrak,” tegasnya.

Sementara itu, pihak dari PT Totalindo Eka Persada Tbk membantah keras tudingan tersebut.

“Kami bukan proyek APBD. PT Sarana Jaya mencari partner tender lewat Totalindo. Jadi Totalindo dan Sarana Jaya setor modal,” tutur CEO PT Totalindo Eka Persada Tbk, Donald Sihombing, kepada Liputan6.com, Rabu 21 Februari 2018.

“Kami setor modal, kita developer bersama Sarana Jaya. Totalindo kerja proyek sendiri masa salah? Tolong jangan fitnah lah. Kami ada 2.000 orang karyawan, kasihan,” ucapnya.