Nasional

Ratna Tuding Pemerintah Blokir Bantuan Papua Rp23 T, KSP Singgung Kualitas Ratna

Ratna Sarumpaet
Ratna Sarumpaet. (Foto: Raja Adil/detikcom)

Jurnalindonesia.co.id – Aktivis Ratna Sarumpaet menuding pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, memblokir dana nasabah yang akan digunakan untuk bantuan ke Papua. Tak tanggung-tanggung, Ratna menyebut uang senilai Rp23 triliun yang diblokir pemerintah.

Kantor Staf Presiden (KSP) pun menepis tuduhan tersebut. KSP meminta Ratna untuk lebih bijaksana dalam menerima informasi.

“Saya kira apa yang disampaikan oleh Ratna Sarumpaet tidak benar. Dan menunjukkan bahwa kualitasnya sebagai seorang oposisi saya kira hanya berdasarkan semangat untuk anti-pemerintah saja,” kata Deputi IV KSP Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo, di kantor KSP, gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Eko mengatakan, transaksi keuangan, apalagi yang bersumber dari donatur, sangat mudah dicek. Ditambah lagi dana yang disebut Ratna jumlahnya sangat besar, hingga Rp23 triliun.

“Misal disebutkan ada uang Rp 23 triliun yang masuk dari sumber-sumber donasi, itu sangat mudah saja ngeceknya. Apakah misalnya penerima itu memiliki underlying transaction. Itu kan satu bukti awal bahwa mereka memang melakukan sebuah transaksi keuangan. Dan nilainya bukan uang kecil, Rp23 triliun yang tentu saja kemudian memiliki satu aturan yang lebih ketat,” ujar Eko.

Baca: Ratna Sarumpaet Tuduh Pemerintah Jokowi Blokir Bantuan Papua Rp23 T

Deputi IV KSP Eko Sulistyo

Deputi IV KSP Eko Sulistyo (Foto: Dok. Pribadi)

Apalagi, kata Eko, Ratna juga mengatakan bahwa nasabah yang curiga uangnya diblokir itu telah meminta bantuan kepada Bank Dunia untuk melakukan pengecekan. Menurut Eko, Bank Dunia sangat ketat dalam memberikan bantuan.

“Apalagi dia sudah mengecek ke Bank Dunia. Bank Dunia itu sangat ketat sekali dalam memberikan satu bantuan. Dan selama ini setahu saya Bank Dunia tidak pernah memberikan bantuan, apalagi sejumlah besar ini kepada perorangan. Bank Dunia memberikan lebih kepada pemerintah. Ada LSM, tapi itu pun pasti tidak akan sampai Rp 1 triliun dan sebagainya, dan itu harus mengusulkan proposal dan program yang ketat, seperti pengentasan kemiskinan dan sebagainya,” jelas Eko.

Atas dasar itu, Eko menilai data yang didapat Ratna masih sumir. Dia pun meminta sebaiknya data itu diteliti dulu dengan benar sebelum menuding ada keterlibatan pemerintah.

“Menurut saya, ini data yang masih sumir tapi kemudian dibuat oleh Ratna Sarumpaet untuk menyerang pemerintah. Itu yang saya katakan menunjukkan bahwa kapasitas Ratna Sarumpaet sangat tidak prudent (bijak) sebagai bagian dari oposisi,” ujar Eko.

Baca juga: Catat ya Bu Ratna Sarumpaet, Kemenkeu Tidak Mengatur Rekening Pribadi

Ruben PS Marey dan Ratna Sarumpaet

Ruben PS Marey (kiri) dan Ratna Sarumpaet (tengah). (Foto: RMOL)

Sebelumnya, Ratna menuding pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memblokir dana sejumlah nasabah. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk bantuan swadaya pembangunan di Papua.

“Kasusnya sendiri adalah bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan dalam hal ini dugaan pelanggaran yang dilakukan kekuasaan, dalam hal ini bisa Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan,” kata Ratna dalam jumpa pers di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

Kasus ini bermula dari salah satu nasabah, Ruben PS Marey, yang mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC). Ruben melaporkan pemerintah diduga melakukan pemblokiran secara sepihak atas dananya yang disimpan dalam salah satu bank di Indonesia.

Baca juga: Baru Mendarat di Batam, Ratna Sarumpaet Langsung Dipaksa Pulang

Loading...