Ekonomi dan Bisnis

Rapat dengan DPR, Sri Mulyani Dihujani Interupsi Terkait Melemahnya Rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Liputan6)

Jurnalindonesia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pembahasan RAPBN 2019 pada Selasa (4/9/2018) siang. Rapat tersebut turut dihadiri pihak pejabat Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah.

Namun sebelum rapat resmi dibuka, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir di agenda tersebut, langsung dihujani kritik dan interupsi terkait merosotnya nilai tukar rupiah yang hingga Selasa, 4 September 2018 ini sudah mendekati angka Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa anggota DPR RI menyampaikan kekhawatiran ekonomi nasional kepada Sri Mulyani. Mereka minta penjelasan Menkeu mengenai melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

“Terkait kurs mata uang asing yang kini sudah mencapai hampir mendekati Rp 15.000, ini selalu dikatakan Pak Presiden di hadapan rakyat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak perlu dikhawatirkan. Ini untuk diketahui, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena begitu banyak komoditas pangan kita yang impor,” kata Bambang Haryo, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Bambang berpendapat, Indonesia sangat rentan terhadap tren pelemahan rupiah. Bahkan, Bambang menyebut Indonesia sebagai negara yang terparah terkena dampak pelemahan rupiah.

“Selalu Pak Presiden mengatakan bahwa kurs dollar AS menguat di beberapa negara. Memang benar, ada pengaruhnya di beberapa negara, tetapi kondisi yang dialami Indonesia adalah yang terparah,” ujar Bambang.

Anggota DPR lainnya, yaitu Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat, mengingatkan Sri Mulyani mengenai bahaya krisis ekonomi seperti tahun 1998 silam.

Baca juga: Anjloknya Rupiah Dinilai Akibat Kurang Percayanya Rakyat pada Pemerintah

Michael juga mempertanyakan kenapa di tengah gejolak perekonomian saat ini pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan seperti yang dilakukan tahun 2015 lalu.

“Ibu Menteri juga selalu bilang tekanan terhadap nilai tukar dikarenakan kondisi di negara lain, kayak Turki, Argentina. Nanti minggu depan ada negara lain yang krisis, kita menyalahkan kondisi mereka lagi, tolong ini dijelaskan secara jujur, Bu Menteri,” kata Michael.

Haerudin, anggota Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga tak ketinggalan menyampaikan kritikannya. Haerudin menyinggung soal risiko utang yang dianggap berpotensi meruntuhkan stabilitas negara.

Selain itu Haerudin juga mengkritik beban utang pemerintah yang dinilainya terlalu besar.

Kritik dan interupsi tersebut belum ditanggapi Sri Mulyani karena pimpinan sidang, Agus Hermanto, meminta agar agenda sidang dilanjutkan terlebih dahulu.

Sri Mulyani pun mulai membacakan tanggapan pemerintah terhadap masukan sejumlah fraksi atas RAPBN 2019 dalam rapat paripurna sebelumnya.

Baca juga: Faisal Basri: Nilai Tukar Rupiah Sekarang Terburuk Sepanjang Sejarah