DKI Jakarta, Pendidikan

Program Pembangunan RPTRA Dihentikan, Ini Kata Warga DKI

Suasana di RPTRA Kalijodo, Jakarta, Jumat (14/4).
Suasana di RPTRA Kalijodo, Jakarta, Jumat (14/4). (Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jurnalindonesia.co.id – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Agustino Darmawan menyatakan program pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) akan dihentikan mulai 2019. Pembangunan RPTRA akan dilakukan terakhir pada tahun ini.

RPTRA merupakan program Pemprov DKI yang dimulai pada era Era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bertujuan untuk menghadirkan ruang terbuka hijau di Ibu Kota.

Pada masa kepemimpinan Ahok, pembangunan RPTRA digeber dan hingga Oktober 2017 tercatat 291 RPTRA telah dibangun.

Adanya rencana penghentian pembangunan RPTRA pun akhirnya mendapat respons negatif dari warga Jakarta. Mereka menyayangkan rencana tersebut. Sebab, bagi mereka RPTRA memberikan banyak manfaat.

Pardosi, warga Rawabadak, Jakarta Utara, kepada Kompas.com, Selasa (6/3/2018) mengaku bersyukur dengan adanya RPTRA Radar Pembangunan di dekat rumahnya.

“Dulu ini rawa-rawa yang penuh sampah, banyak nyamuk. Sekarang bisa dimanfaatkan warga untuk olahraga,” ujar dia.

PRTRA Radar Pembangunan, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

PRTRA Radar Pembangunan, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. (Foto: istimewa)

Pardosi menuturkan, sebelumnya ia merasa kesulitan mencari ruang untuk berolahraga. Apabila ingin jogging atau sekadar berjalan-jalan pun berisiko terserempet kendaraan yang melintas.

Ia mengatakan, ada puluhan warga yang mendatangi RPTRA tersebut untuk berolahraga setiap harinya. Warga yang datang berasal dari berbagai kalangan, tak hanya anak-anak, tapi juga remaja dan lansia.

“Jam 5 nanti ada senam khusus lansia. Biasanya ramai, ada sekitar 25 orang yang datang,” ucapnya.

Marsha, Ketua Pengurus RPTRA Radar Pembangunan mengatakan pihaknya memyiapkan sejumlah aktivitas olahraga bagi warga. Mulai dari senam, futsal, hingga latihan bela diri.

“Semuanya gratis,” katanya.

Tak hanya olahraga, RPTRA juga kadang dimanfaatkan sebagai balai pertemuan warga seperti pesta ulang tahun, khitanan, hingga reuni. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis juga kerap dilakukan di sana.

Lengkapnya fasilitas dan kegiatan yang ada di RPTRA membuat banyak warga tak segan menempuh perjalanan jauh untuk mengunjungi RPTRA. Salah satunya Joko, warga Lagoa, Jakarta Utara. Dia kerap mendatangi sejumlah RPTRA meskipun letaknya jauh dari tempat tinggalnya. Sebab, di sekitar rumahnya belum dibangun RPTRA .

“Seminggu dua kali pasti ke RPTRA, bisa Rawabadak, Walang, terus Radar Pembangunan. Pokoknya mana aja, di Lagoa nggak ada soalnya,” kata Joko kepada Kompas.com di RPTRA Rawabadak Utara.

Anak-anak bermain bola di RPTRA Rawabadak Utara, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018)

Anak-anak bermain bola di RPTRA Rawabadak Utara, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018). (Foto: Kompas.com/Ardito Ramadhan D)

Joko membawa anak dan istrinya ke RPTRA agar anaknya dapat bermain dengan nyaman. Selain dapat bermain dengan nyaman, Joko menuturkan anak-anaknya dapat memperoleh teman baru saat bermain di RPTRA.

“Iya anak saya banyak dapat teman baru. Anak saya tuh sering main-main sama anak-anak sini, padahal rumahnya jauh. Biasanya Sabtu sih ada yang bawa mobil-mobilan mereka main bareng,” kata Joko.

Baik Joko dan Pardosi menyatakan, RPTRA mempunyai banyak manfaat. Karena itu, mereka menyayangkan rencana dihentikannya pembangunan RPTRA.

“Sangat disayangkan ya kalau umpamanya dihentikan. Malah kalau bisa harus dikembangkan supaya semua masyarakat bisa menikmati seperti kita-kita itu lho,” kata Pardosi.

Ia bercerita tentang banyaknya orang yang rela datang jauh-jauh untuk beraktivitas di RPTRA Radar Pembangunan karena tak ada RPTRA di kawasan tempat tinggal mereka.

Pendapat yang sama dikemukakan Joko. “Harapananya pengen ada RPTRA dekat rumah saya gitu. Anak-anak jadi gak main di jalanan, kalau di jalanan ngeri banyak motor segala macem,” ujar dia.

Aktivitas di RPTRA Melati Indah, Jakarta Barat.

Aktivitas di RPTRA Melati Indah, Jakarta Barat. (Foto: Sudinpusarjakbar.jakarta.go.id)

Sandiaga ingin lanjutkan

Meski Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta mengatakan bahwa program pembangunan RPTRA tidak akan dilanjutkan pada 2019, namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tetap memiliki keinginan untuk melanjutkan program tersebut.

Menurut Sandi, jika pembangunan RPTRA benar-benar akan berakhir, dia berharap ada pengembangan sejenis yang bisa menghadirkan ruang terbuka.

“Mestinya diterusin ya, jika diperlukan sama warga, nanti saya akan cek teknisnya, tapi kebijakan kita sama Pak Anies bahwa ruang terbuka ramah anak ini sangat-sangat diperlukan,” kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/3).

“Kalau tahun ini misalnya sudah selesai programnya nanti kita lihat pengembangan yang lain untuk memastikan ada pembangunan ruang terbuka yang diperlukan masyarakat ramah anak,” imbuh dia.

“Kami sudah pastikan ruang terbuka yang ramah perempuan, ramah anak yang bisa dimanfaatkan masyarakat ini akan terus menjadi salah satu prioritas utama di DKI,” lanjutnya.

Adapun alasan penghentian program tersebut, menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan, adalah karena Pemprov DKI kesulitan mencari lahan aset pemda yang bisa digunakan untuk membangun RPTRA.

Pemprov DKI, menurut Agustino, tidak mau melakukan pembebasan lahan untuk RPTRA karena membutuhkan waktu lebih lama dan anggaran lebih besar.

Selain itu, kata dia, jumlah RPTRA di Jakarta juga dinilai sudah melampaui target. Pemprov DKI Jakarta awalnya menargetkan RPTRA ada di 267 kelurahan. Saat ini, sudah ada 290 RPTRA di Jakarta.

Kendati jumlahnya sudah terlampaui, Agustino mengaku masih ada beberapa kelurahan yang belum memiliki RPTRA lantaran terkendala masalah lahan. Namun dia tetap menilai 290 RPTRA jumlah yang ideal untuk mewakili seluruh kelurahan di Jakarta.

Namun, imbuh dia, tidak ada larangan jika ada perusahaan swasta yang ingin membangun RPTRA, misalnya lewat program corporate social responsibility (CSR).

“(Kalau pihak swasta mau bangun) monggo silahkan. Enggak masalah, dia mau bangun sebanyak-banyaknya terserah,” kata Agustino di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (5/3/2018).

Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan swasta untuk membangun RPTRA. Antara lain, status lahan yang digunakan harus jelas. RPTRA tidak boleh dibangun di atas lahan hijau. Sebab, Pemprov DKI Jakarta masih membutuhkan lahan hijau itu untuk memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH).

Pembangunan RPTRA sendiri memang tak ada lagi gaungnya setelah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Pembangunan dan peresmian RPTRA terkahir kali dilakukan oleh Gubernur Djarot Syaiful Hidayat di akhir masa kepemimpinannya pada 2017.

Djarot meresmikan 100 RPTRA di silang Monas, Jakarta, pada 10 Oktober 2017. Dia mendapat amanat gubernur pendahulunya, Ahok agar segera merampungkan proyek 100 RPTRA tersebut.