Politik

Politikus Demokrat Ini Ingin Ada Tes DNA di Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Ferdinand Hutahaean
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. (Foto: Denita Br Matondang/detikcom)

Jurnalindonesia.co.id – Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ingin ada pemeriksaan DNA dalam tes kesehatan calon presiden dan calon wakil presiden.

Ferdinand menjelaskan maksud keinginannya tersebut.

“Tes kesehatan mestinya memasukan tes DNA,” kata Ferdinand di akun twitternya @LawanPoLitikJKW, Minggu (12/8).

Ferdinand menjelaskan, dengan tes DNA pada pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres, bisa untuk mengungkap potensi penyakit di masa mendatang.

“DNA adalah singkatan dari deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat. DNA membentuk materi genetika yang terdapat di dalam tubuh tiap orang, yang diwarisi dari kedua orang tua. Tes DNA juga berguna mengungkap potensi penyakit dimasa datang seseorang,” tulisnya.

Tes kesehatan merupakan salah satu syarat dalam pemilihan presiden.

Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Minggu (12/08).

Jokowi-Ma’ruf merupakan pasangan bakal capres-cawapres pertama yang menjalani pemeriksaan kesehatan, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjalani tes kesehatan besoknya, Senin (13/08).

Jokowi dan Ma’ruf Amin jalan tes kesehatan di Gedung Medical Check Up RSPAD Gatot Soebroto Jakarta (12/8). (Foto: Dok. Agus Suparto)

Bakal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (13/8). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Merujuk pada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), capres dan cawapres wajib menjalani tes kesehatan, guna memastikan keduanya mampu menjalankan tugas secara jasmani dan rohani sesuai standar pemeriksaan kesehatan yang ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Penilaian kesehatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diatur dengan Peraturan KPU RI Nomor 22 tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Tim pemerkiksa kesehatan merupakan tim gabungan IDI dan RSPAD Gatot Subroto.

“Tim terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan tenaga kesehatan lain,” kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Ilham Oetama Marsis.

Ia menambahkan banyak persyaratan untuk dapat menjadi tim pemeriksa, salah satunya adalah memiliki masa kerja 15 tahun atau lebih sebagai dokter spesialis, bukan anggota partai, bukan sebagai dokter pribadi bakal calon atau sebagai anggota dokter kepresidenan, dan mendapat surat tugas dari perhimpunan dokter spesialisnya.

“Seluruh tim terikat kepada Sumpah dan Kode etik sehingga wajib menjalankan pemeriksaan dengan profesional dan independen,” jelas Ilham. Lama pemeriksaan sendiri memakan waktu antara 9-12 jam dengan diselingi waktu istirahat.

Hasil pemeriksaan paling lambat harus disampaikan kepada KPU dua hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.