Kriminal

Polisi Duga Ada Penggelembungan Dana di LPJ Kegiatan Kemah Pemuda Islam2017

Jurnalindonesia.co.id – Polisi menduga penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam yang diselenggarakan Kemenpora pada 2017 tidak sesuai dengan fakta. Selain itu polisi juga menduga laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana kegiatan tersebut di-mark-up.

“Jadi gini, dalam proses penyelidikan kita, kita menemukan ya kan, penggunaan anggaran tidak sesuai fakta. Kemudian LPJ, laporan pertanggungjawabannya itu di-mark-up,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan seperti dilansir detikcom, Sabtu (24/11/2018).

Adi menambahkan, ada potensi kerugian negara dalam penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam. Namun dia belum bisa merinci jumlah kerugian negara tersebut lantara masih dihitung oleh BPK.

“Nah semua temuan itu dalam proses penyelidikan akan dikoordinasikan dengan pihak BPK sebagai auditor. Sebagai auditor negara. Makanya berkaitan dengan kerugian negara. Potensi kerugian negaranya ada. Hanya saat ini kita ingin menghitung berapa riilnya. Yang menghitung siapa? Nanti BPK. Kita hanya menyampaikan bukti-buktinya saja,” ujar Adi.

Sebelumnya, polisi telah memanggil Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana apel dan kemah pemuda pada 2017. Selain Dahnil, polisi memeriksa ketua panitia dari Pemuda Muhammadiyah, yaitu Ahmad Fanani.

Baca: Polisi Panggil Jubir Prabowo-Sandi Terkait Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Kemah

Usai diperiksa, Dahnil menjelaskan bahwa inisiator kegiatan itu bukan dari PP Pemuda Muhammadiyah, melainkan dari Menpora Imam Nahrawi. Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga mengembalikan uang sebesar Rp2 miliar kepada Kemenpora dengan alasan harga diri dan kontrak kegiatan yang tak sesuai dengan kesepakatan awal.

“Ya ini inisiatif Menpora,” kata Dahnil di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11).

Dahnil menjelaskan, Menpora ingin agar dibuatkan kegiatan bersama yang intinya berujutan untuk menunjukkan tidak ada konflik horizontal di masyarakat di tengah isu-isu negatif soal pemerintah.

“Pada prinsipnya yang ingin kami lakukan adalah membantu pemerintah, (karena) tuduhan saat itu, Pak Jokowi anti-Islam, kriminalisasi ulama, dan kemudian karena ajakan Pak Menpora itu kami akan mengademi situasi melalui kegiatan bareng dengan GP Ansor,” ujar Dahnil.

Dari usulan kegiatan bersama itu, PP Muhammadiyah mengajukan proposal pengajian akbar di sejumlah kota. Namun, kata Dahnil, belakangan kegiatan tersebut diubah menjadi apel dan kemah di Prambanan.

“Kemudian dari situ, dari proposal yang disampaikan oleh timnya Mas Fanani (Ahmad Fanani), mewakili Pemuda Muhammadiyah, itu Pemuda Muhammadiyah diberikan fasilitasi untuk memobilisasi peserta sekitar Rp 2 miliar. Nah sedangkan GP Ansor Rp 3,5 miliar,” ungkapnya.

Baca: Dahnil Kembalikan Uang Rp2 M ke Kemenpora Begitu Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Kemah Masuk Penyidikan

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Akui Kembalikan Dana Kemah Sebesar Rp2 M, Ini Alasannya

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar dan Ketua Panitia Kemah Ahmad Fanani usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018). (Foto: Kompas.com/Sherly Puspita)

Karena itu, Dahnil kecewa terhadap panggilan polisi yang seakan-akan terjadi dugaan tindak pidana korupsi. “Ada beberapa masalah yang bagi saya menyakitkan. Hari ini dipanggil tuduhan melakukan korupsi. Padahal sejak awal, komitmen kami ingin membantu pemerintah karena tuduhan anti-Islam segala macam, supaya meredam konflik horizontal dan macam-macam. Itu kemudian jawab dengan niat baik. Ternyata kami dituduh macam-macam,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, yang juga diperiksa sebagai saksi, menegaskan perubahan kegiatan berasal dari Kemenpora. Fanani saat itu mewakili PP Pemuda Muhammadiyah sebagai ketua kegiatan apel dan kemah di Prambanan pada 2017.

Pihaknya mengajukan usulan pengajian akbar di beberapa kota. Tapi Kemenpora menyatakan ingin kegiatan dipusatkan di satu lokasi.

“Akhirnya sekali lagi karena iktikad baik kami, kami ikuti lagi. Sebenarnya di kontrak awal agendanya sebagaimana yang kami ajukan, yaitu pengajian akbar di beberapa kota itu. Perubahan kegiatan sehingga realisasinya apel akbar di Prambanan atas konfirmasi dengan Menpora dan permintaan dan dorongan dari Kemenpora dan teman-teman Ansor,” kata Fanani.

Biaya kegiatan ini difasilitasi Kemenpora. Tapi saat itu, Pemuda Muhammadiyah ingin pengelolaan anggaran dilakukan pihak ketiga, tidak langsung pelaksana kegiatan.

“Ternyata alokasi anggaran dari Kemenpora itu langsung alokasinya untuk organisasi kepemudaan, jadi itu harus masuk ke kami. Setelah itu, kami diskusikan kembali, kemudian kami coba minimalisir risiko,” ujarnya.

Dana itu pun digunakan Pemuda Muhammadiyah untuk memobilisasi massa ke apel dan kemah pemuda Islam.

“Pemuda Muhammadiyah hanya praktis anggaran untuk mobilisasi massa saja karena Menpora pengennya acara ‘wah’, dalam satu momen tertentu menghadirkan massa acara yang banyak dan terutama dalam hal ini karena yang simbolik Pemuda Muhammadiyah dan Ansor elemen utamanya Banser dan Kokam dihadiri oleh presiden,” papar Fanani.

Terkait kasus ini, selain Dahnil dan Ahmad Fanani, polisi juga telah memanggil pihak lain, yakni Abdul Latif dari Kemenpora dan Safarudin selaku ketua kegiatan dari GP Ansor.