Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

PKL Tanah Abang Demo dan Gelar Dagangan di Depan Kantor Ombudsman

Kelompok pedagang kaki lima Lapangan Jati Baru datangi kantor Ombudsman, Selasa (3/4/2018). (Foto: Kompas.com/Setyo Adi)

Jurnalindonesia.co.id — Ratusan orang yang mengaku pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang mendatangi kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, pada Selasa (3/4/2018) pukul 13.00.

Kedatangan mereka untuk berunjuk rasa terkait laporan hasil akhir pemeriksaan (LHAP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya dalam kasus PKL Tanah Abang.

Di depan kantor, romongan yang menamakan diri Forum Pedagang Kreatif Lapangan Jati Baru itu berorasi dan menyampaikan pendapat mereka.

Mereka mempertanyakan laporan Ombudsman mengenai penataan Tanah Abang.

Selain berorasi, para pendemo juga menggelar dagangan mereka di tempat itu. Mereka meletakkan baju, daster, dan celana di pintu gerbang kantor Ombudsman.

“Ayo dipilih, dipilih, Rp 100.000 (dapat) dua,” ucap salah seorang pendemo.

Pendemo dari Forum Pedagang Kreatif Lapangan Jati Baru demo di depan kantor Ombudsman, Selasa (3/4/2018). (Foto: Kompas.com/Setyo Adi)

Para pendemo ingin LHAP Ombudsman soal PKL Tanah Abang diubah.

Baca juga: Ridwan Saidi Sarankan Anies Patuhi Rekomendasi Ombudsman Soal Tanah Abang

Ombudsman akhirnya menerima perwakilan pendemo.

“Kami sudah menerima enam perwakilan dari para pedagang. Kami mendengar aspirasi mereka yang intinya mengapa mereka berjualan di sana (Tanah Abang) merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan ruang untuk mencari mata pencaharian,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ORI Jakarta Raya Dominikus Dalu dalam konferensi pers, Selasa (3/4/2018).

Menurutnya, para pedagang akan menerima jika nantinya dilakukan penataan. Namun Pemprov DKI harus menyediakan lokasi untuk mereka berdagang.

ombudsman

Plt Kepala Perwakilan ORI Jakarta Raya Dominikus Dalu memberikan permyataan kepada media, Selasa (3/4/2018). (Foto: Kompas.com/Setyo Adi)

Selain itu, Ombudsman juga menjelaskan ke para pendemo alasan memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti LHAP Tanah Abang.

“Berdasarkan LHAP yang kami berikan kepada Pemprov DKI itu bagian dari perlu adanya kepastian dalam pelayanan publik,” kata Dominikus.

Dia percaya, dalam jangka waktu itu, Pemprov DKI dapat menemukan solusi terkait para pedagang yang kini berjualan di Jalan Jatibaru tersebut.

“Dari para pedagang (Tanah Abang) juga berharap dapat kembali ke pasar Blok G sebagaimana mestinya. Mereka juga berharap omzet yang sempat turun dapat kembali seperti semula,” ucap Dominikus.

Massa yang berjumlah sekitar 200 orang ini membubarkan diri sekitar pukul 14.00 setelah mendapat penjelasan dari Ombudsman.

Baca juga: Lulung Sarankan Anies Abaikan Laporan Ombudsman