Politik

Pengamat: UU Pilkada Baru Sarat Kepentingan Jangka Pendek Politikus

Setelah melalui proses perumusan dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai UU tersebut tidak membangun sistem politik di Indonesia menjadi lebih baik.

“UU tersebut sarat akan pragmatisme kepentingan jangka pendek para aktor politik,” kata Cecep saat dihubungi CNN Indonesia.com, Rabu (8/6).

Cecep mencermati kepentingan jangka pendek tersebut terlihat dalam Pasal 48 UU Pilkada yang mengatur verifikasi administrasi bagi calon perseorangan. “Aturan ini menghambat calon perorangan untuk maju dan menjadi negasi dari kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik,” ujarnya.

[otw_shortcode_button href=”http://jurnalpolitik.com/2016/06/09/pengamat-uu-pilkada-baru-sarat-kepentingan-jangka-pendek-politikus/” size=”large” icon_position=”left” shape=”square” target=”_blank”]BACA SELENGKAPNYA[/otw_shortcode_button]