Daerah, DKI Jakarta

Pemprov DKI Raih Opini WTP, Anies: Berkah Ramadan

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Jurnalindonesia.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2017 tahun anggaran 2017.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengaku sangat bersyukur dengan perolehan opini WTP ini. Dia menyebutnya sebagai berkah Ramadan.

“Rasanya seperti betul-betul berkah ramadan, ramadan tahun ini terasa membawa berkah bagi Pemprov DKI Jakarta,” kata Anies usai rapat paripurna pembacaan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/5).

WTP ini memang menjadi salah satu target yang ingin dicapai Anies dan Sandiaga Uno sejak pertama kali memimpin Jakarta.

Anies menyatakan ada banyak hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna mencapai target opini WTP. Salah satunya, Sandi selaku Wagub yang setiap minggunya memimpin langsung rapat monitoring. Selain itu, Sandi juga rutin melakukan pertemuan dengan BPK.

“Satu hal yang kami jadikan hikmah dari capaian WTP ini, begitu ada kemauan maka ada jalan. Begitu ada kemauan, ada kerja keras, maka bisa dicapai,” kata Anies.

3 Tahun Dibangga-banggakan karena Predikat WTP dari BPK, Eh Malah Jadi Tersangka KPK

Anies sangat bangga dengan predikat WTP ini karena terakhir kali Pemprov DKI mendapatkannya adalah pada 2012. Sejak Basuki Tjahaja atau Ahok jadi Gubernur (2014), Pemprov DKI tak pernah mendapatkan kembali status tersebut.

Anies berharap predikat WTP ini bisa dijadikan sebagai awal baru bagi Pemprov DKI dalam melakukan pengelolaan tata keuangan yang lebih baik.

Anies berharap ke depannya jajaran Pemprov DKI terus bisa memperbaiki laporan keuangan, sehingga apa yang masih menjadi catatan dari BPK bisa diselesaikan.

“Kemarin saja dalam waktu beberapa bulan bisa, Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi,” ucap Anies.

Pemberian opini WTP ini disampaikan secara langsung oleh Anggota V BPK Isma Yatun di dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jakarta, Senin (28/5).

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKDP 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Isma di gedung DPRD DKI, Senin (28/5).

Pernyataan tersebut kemudian disambut gemuruh peserta paripurna.

“Dengan demikian Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan opini dari Wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian,” imbuh Isma yang kembali disambut tepuk tangan para PNS yang hadir.

Isma menyebut dalam beberapa tahun terkait Pemprov telah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan pembentukan Badan Pengelola Aset Daerah.

“Juga kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan kartu inventaris barat (KIB), menelusuri catatan aset yang belum valid, mengoreksi nilai aset,” katanya.

Meski mendapatkan opini WTP, Isma mengingatkan masih ada beberapa persoalan dalam laporan keuangan DKI Jakarta. Di antaranya terkait temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan atas SPI antara lain pemanfaatan sistem informasi aset fasos fasum dan penagihan kewajiban fasos fasum belum optimal, serta penatausahaan belanja dan kas atas dana BOS dan bantuan operasional pendidikan belum memadai.

Kemudian temuan atas kepatuhan antara lain keterlembatan penyelesaian pembangunan rumah susun, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan gedung puskesmas.

Selain itu, BPK juga menekankan pentingnya penatausahaan aset tetap secara sistematis dan berkelanjutan di DKI.

“Inventarisasi aset tanah milik Pemprov secara disik dan administrasi serta pengamanan secara legal belum dilakukan secara menyeluruh,” ujar Isma.

Loading...