Ekonomi dan Bisnis

Ombudsman Kritik Perpres TKA, dari Rampas Hak Pekerja Lokal hingga Ancaman Diskriminasi

Komisioner Ombudsman Laode Ida (tengah) bersama Kabaintelkam Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto (kiri) dan Direktur Bina Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan Iswandi Hari (kanan) dalam jumpa pers terkait hasil investigasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penempatan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Jakarta, Kamis (26/4/2018). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Jurnalindonesia.co.id – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menilai Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) merampas hak pekerja Indonesia. Menurutnya, Perpres tersebut memberikan keistimewaan pada warga negara asing (WNA) tanpa memprioritaskan pelayanan terhadap warga negara Indonesia (WNI).

“Fenomena kehadiran tenaga kerja asing sebetulnya sudah melakukan perampasan hak hak tenaga kerja Indonesia sendiri. Indonesia pemerintahannya tidak boleh mengutamakan pelayanan terhadap orang asing dan melakukan penelantaran terhadap WNI sendiri ini sudah pemerintahan yang kurang baik,” ujarnya usai diskusi publik ‘Perpres No.20/2018 tentang TKA dan Ekspansi TK China’, di Sekber Gerindra-PKS The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/5).

“Bagaimana mengambil hak? Orang masih butuh bekerja. Haknya untuk menyejahterakan rakyat. Kemudian kekayaan SDA kalau disedot terus menerus, siapa yang disejahterakan? Bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan. Ternyata digunakan untuk sebesar-besarnya untuk bangsa asing. Nah ini kan pelanggaran bangsa asing,” lanjutnya.

Selain itu, kata dia, Perpres ini juga berpotensi memicu diskriminasi terhadap pekerja lokal. Potensi diskriminasi tertuang dalam pasal 8 terkait pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

“Ini potensi diskriminatif cukup tinggi, dan sebetulnya bisa mengisyaratkan Perpres ini bermuatan diskriminatif terkait pemberian pelayanan prima. Ini saya pakai istilah ombudsman saja, pelayanan prima terhadap orang asing. Kenapa? Paling lama dua hari,” ucapnya.

Laode juga mengaku bahwa pihaknya telah melakukan investigasi di lapangan, dan menemukan adanya TKA yang berkerja sebagai buruh kasar. Laode mengatakan, buruh kasar tersebut salah satunya ditemukan TKA yang bekerja sebagai seperti sopir angkutan barang.

“Mulai detik ini pemerintahan Jokowi harus membersihkan buruh-buruh kasar itu. Kita harus bersihkan. Kalau tidak dia melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, nah ini yang dinamakan mal administrasi, pelanggaran peraturan,” tegasnya.

Diskusi Perpres TKA.

Diskusi Perpres TKA. (Foto: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com)

Lebih lanjut Laode berharap agar pemerintah menjelaskan secara detail pasal 4 dalam Perpres terkait TKA dipergunakan untuk jabatan-jabatan tertentu yang belum dapat diduduki tenaga kerja Indonesia (TKI). Laode pun meminta pemerintah tidak resisten dengan kritikan-kritikan terkait TKA. Menurutnya, berdasarkan fakta di lapangan, TKA terus mengalir dan melanggar undang-undang yang berlaku.

“Dan jumlahnya (TKA) semakin banyak dari hari ke hari. Itu yang pertama harus diakui oleh pemerintah,” katanya.

“Khususnya dari Cina, dari Tiongkok yang keberadaannya itu bertentangan dengan UU yang berlaku. Arusnya deras sekali, contohnya di satu jalur saja, di Kendari. Jalur ini daerah saya, di Kendari, daerah kaya mineral,” ujarnya.

Laode membeberkan sejumlah temuan di lapangan dari hasil investigasi Ombudsman terkait derasnya arus TKA yang tidak memiliki keahlian (unskill labour) masuk ke Indonesia.

“Siapa yang melindungi ini sehingga mereka terus lepas begitu saja. Nah, carilah siapa aktor yang melindungi. Saya nggak mau bicara spekulasi dulu. Karena saya pengen tahu aktor sebenarnya, karena pasti ada aktor di belakang ini. Itu adalah pernyataan spekulatif. Saya boleh salah,” ujar dia.

Pada Jumat pekan lalu, Ombdusman juga sempat menggelar konferensi pers khusus mengenai persoalan TKA ini. Ada empat hasil temuan dalam investigasi tersebut, yaitu temuan hasil telaah aturan implementasi, temuan dokumentasi dan administrasi, temuan lapangan, serta temuan khusus.

Dalam temuan hasil telaah aturan, ditemukan potensi maladministrasi. Di antaranya pada perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pada permohonan dan perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA), pada Perubahan Permenaker No 16 Tahun 2015 menjadi Permenaker 35 Tahun 2015, dan pada Penerbitan Perpres No 21 Tahun 2016 tentang visa bebas kunjungan.

Dalam temuan hasil telaah aturan, ditemukan potensi maladministrasi. Di antaranya pada perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pada permohonan dan perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA), pada Perubahan Permenaker No 16 Tahun 2015 menjadi Permenaker 35 Tahun 2015, dan pada Penerbitan Perpres No 21 Tahun 2016 tentang visa bebas kunjungan.

“(Berdasarkan temuan dokumentasi dan administrasi) ada data resmi baik yang di keimigrasian maupun di ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang tidak bisa terbantahkan. Ada kondisi arus TKA, khususnya dari Tiongkok, begitu deras sekali setiap hari masuk ke negara ini dan sebagian besar dari mereka adalah sebetulnya itu unskill labour,” ucap Laode.

Dalam temuan di lapangan, Laode mengungkapkan ada permasalahan dalam pengawasan TKA. Pemerintah, khususnya Tim PORA, tidak optimal dalam melakukan pengawasan.

“Tidak ada pengawasan lebih jauh di lapangan tentang status dalam visa mereka dengan pekerjaan yang mereka lakukan di lapangan,” lanjutnya.

Pada temuan khusus, Ombudsman menemukan tidak adanya penegakan dalam pelanggaran penggunaan visa. Ia mencontohkan, ada satu perusahaan yang 500 TKA-nya menggunakan visa turis tapi bekerja di Indonesia.

“Lalu perusahaan yang bersangkutan tidak ada sanksi. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan kita, itu sebetulnya mereka harus diberi sanksi,” ujar Laode.

Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan adanya TKA yang telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja yang lengkap. Kemudian, banyaknya TKA yang bekerja sebagai tenaga kerja kasar.

“Sopir-sopir sekitar di Morowali saja sekitar 200 sopir angkutan itu dalam perusahaan itu adalah TKA. Itu yang terjadi. Kemudian buruh kasar itu sebenarnya ada di mana-mana, pada tingkat tertentu itu ada kelemahan dalam sistem tenaga kerja kita,” katanya.

Atas temuan-temuan tersebut, Laode mengaku pihaknya telah secara langsung meminta instansi terkait, seperti kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemendagri, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk menindaklanjutinya. Ombudsman juga telah menyampaikan sejumlah saran kepada instansi-instansi tersebut.

“Apa yang menjadi temuan kami, alhamdulillah, itu bisa ditindaklanjuti oleh bapak-bapak yang mewakili instansi yang kami undang,” ujarnya.