Kriminal

Mengapa Rizieq Berterima Kasih ke Jokowi Terkait SP3 Kasusnya?

Rizieq Shihab dan Munarman
Rizieq Shihab dan Munarman

Jurnalindonesia.co.id – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan pornografi yang menjerat dirinya.

Ucapan terima kasih itu kemudian memicu tanda tanya, seolah Jokowi ikut campur proses hukum kasus Rizieq. Mengapa Rizieq Shihab mengucapkan terima kasih ke Jokowi?

Kuasa hukum Rizieq, Kapitra Ampera, mengatakan bahwa Presiden Jokowi memang tidak bisa mengintervensi proses hukum. Namun, kata dia presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan yang membawahi seluruh institusi.

“Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau itu diberi amanah untuk melindungi masyarakat. Beliau juga punya kewajiban mengingatkan instansi untuk menegakkan hukum secara benar, tanpa melanggar hukum,” kata Kapitra kepada Kompas.com, Senin (18/6/2018).

Kapitra meyakini bahwa tidak ada undang-undang yang dilanggar kliennya dalam kasus tersebut. Justru dia menuding Polri yang tidak profesional menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada.

Oleh sebab itu, ia kemudian menyampaikan argumentasi hukumnya kepada Presiden Jokowi secara langsung.

“Tiga kali saya bertemu beliau, selama ini. Saya sampaikan, ‘Pak, ini melanggar hukum. Kenapa Bapak biarkan ini terjadi? Ini adalah penyalahgunaan kewenangan’,” kata Kapitra.

Setelah tiga kali pertemuan itu, akhirnya Polri mengeluarkan SP3 atas kasus Rizieq.

Kapitra yakin, langkah yang diambil Polri itu tidak lepas dari kewenangan seorang Presiden dalam menegakkan konstitusi, tanpa bermaksud mengintervensi.

“Pak Jokowi adalah Presiden kita, suka tidak suka. Bukan Prabowo. Karena beliau Presiden, ya kita berikan atensi, beliau yang meluruskan. Apabila begini, apa pantas kita berterima kasih ke beliau? Ya, pantas dong. Presiden bekerja keras memberikan perlindungan ke masyarakat,” lanjut dia.

Baca: Kasus Rizieq Di-SP3, Polri Dianggap ‘Memainkan’ Hukum

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan, tidak ada intervensi dari pimpinan Polri terhadap penyidik terkait terbitnya SP3 atas kasus dugaan chat porno yang menjerat Rizieq Shihab.

Syafruddin menegaskan, penerbitan SP3 adalah kewenangan penyidik berdasarkan mekanisme hukum.

“Apapun yang dilakukan oleh penyidik tentu adalah kewenangan mereka. Bukan domainnya pimpinan Polri. Tidak ada intervensi sedikit pun dari pimpinan Polri,” kata Syafruddin, saat ditemui di PTIK, Jakarta Selatan, Minggu (17/6/2018).

Syafruddin menjelaskan, penyidik memiliki alasan kuat sesuai hukum dan pandangan tertentu dalam menerbitkan SP3. Dia pun memastikan, penyidik Polri telah bekerja secara proporsional dan independen.

Selain itu, Syafruddin juga membantah adanya unsur politis di balik penerbitan SP3.

“Saya yakin bahwa itu adalah tentu (penyidik) punya alasan dan pandangan tertentu atau alasan kuat sesuai hukum oleh para penyidik. Semua aparat penegak hukum, penyidik Polri, semuanya independen,” kata Syafruddin. “Kepercayaan kita pada penyidik itu sudah profesional, proporsional, dan sangat independen.”

Baca juga: Gerindra Harap Semua Kasus Rizieq Di-SP3 supaya Bisa Segera Pulang ke Indonesia

Kepolisian akhirnya menerbitkan SP3 terhadap kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang sempat menjerat Rizieq Shihab.

Penghentian kasus tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara. Penyidik beralasan, SP3 dikeluarkan lantaran pihak pengunggah konten pornografi tersebut belum diketahui.

Namun kasus ini dapat dibuka kembali jika polisi menemukan bukti baru.

Sebelum kasus ini, kepolisian juga mengentikan kasus dugaan penistaan Pancasila yang menjerat Rizieq. Kasus itu dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri. Polisi telah mengeluarkan SP3 sejak akhir Februari 2018.