Ekonomi dan Bisnis

Ma’ruf Amin Sebut “Orang Sebelum Jokowi” yang Membuat Konglomerat Kuasai Tanah Luas di Indonesia

Ma'ruf Amin
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (31/8/2018). (Foto: Antara/Fransiska Ninditya)

Jurnalindonesia.co.id – Bakal calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadir dalam acara pembekalan para calon anggota legislatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Minggu (2/9/2018). Dalam sambutannya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) non-aktif itu menyinggung sejumlah hal, salah satunya soal penguasaan lahan di Indonesia oleh konglomerat.

Ma’ruf Amin menegaskan bahwa bukan salah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang membuat tanah-tanah Indonesia dikuasai konglomerat.

Ma’ruf menyebut hal itu sudah terjadi sejak era sebelum Jokowi memimpin.

“Pak Jokowi pernah bilang sama saya, saya tidak pernah kasih 1 hektar pun kepada konglomerat. Jadi yang ngasih itu bukan Pak Jokowi, orang yang sebelumnya itu. Saya tidak tahu orang sebelumnya pokoknya sebelum,” kata Ma’ruf disambut riuh tepuk tangan para hadirin.

“Jadi makanya ketika ada orang yang mengatakan banyak tanah tanah dikuasai sekelompok masyarakat itu tidak benar,” lanjutnya.

Baca: Zulkifli Hasan Pemecah Rekor Terbanyak Menerbitkan Izin Perkebunan ke Taipan

Menurut Ma’ruf, berdasarkan penuturan Jokowi, saat ini pembagian lahan atau tanah hanya sisa dari apa yang telah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.

“Kalau beliau (Jokowi) mengatakan saya justru sisa, yang tersisa sebanyak 12.7 juta hektar ini akan saya bagikan kepada koperasi-koperasi,” ujar Rais Am Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) itu.

Maruf melanjutkan, saat ini Presiden Jokowi ingin melakukan kerja tandem, yaitu mengkolaborasikan pengusaha besar dengan pemilik tanah untuk membangun satu usaha. Hal itu, kata Ma’ruf, dianggap sebagai bentuk arus ekonomi baru.

Ma’ruf berharap rencana tersebut tidak dibelokkan menjadi isu penguasaan pihak asing.

Baca juga: Tanggapi Ma’ruf Amin, Zulkifli: Ngeluh Terus Ciri-ciri Pemerintah Gak Berhasil

Adapun isu penguasaan lahan oleh pihak asing sempat mencuat di awal tahun 2018. Saat itu Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menyatakan, 74 persen tanah negara di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia mengaku mendapatkan data tersebut dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.

Namun, ucapan Hanafi langsung dibantah Bank Dunia yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan data semacam itu.

“World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar,” kata Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves, di Energy Building, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kebijakan Jokowi sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah. “Tapi ingat kalau 74 persen tanah itu juga sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah,” tuturnya.

“Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu,” imbuh Rodrigo.

Baca: Bank Dunia Menyayangkan Hanafi Rais Mencatut Namanya Saat Bela Amien Rais