Uncategorized

Komjen Buwas Blak-blakan soal Bobroknya Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba

BNN ungkap kasus TPPU bandar narkoba. (Foto: Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman)

Jurnalindonesia.id – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso mengungkapkan program rehabilitasi pecandu narkoba dijadikan lahan bisnis. Untuk itu dia mendorong agar dilakukan pembenahan secara lembaga dan standarisasinya serta prosesnya.

Di hadapan Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala BNPT Suhardi Alius, Buwas menilai rehabilitasi merupakan bentuk kegagalan dari penanganan cegah dan berantas, walau itu menjadi salah satu penyelamatan dari kecanduan narkotika.

“Ini (rehabilitasi) karena adanya di aparat penegak hukum jadi peluang untuk dijadikan mainan. Mau direhab atau dipidanakan,” ungkap Waseso dalam acara diskusi membahas capaian dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (27/10).

“Kita ini ada 100 balai rehab, 100 macam cara rehab, ada yang direbus, direndam, disuruh lari-lari, model apa rehabilitasi seperti itu,” ujarnya.

Bahkan Waseso menyebut ada Balai Rehabilitasi yang cukup mendaftar lalu dikeluarkan dan dan dinyatakan sudah direhabilitasi. “Fakta yang saya sampaikan bukan ngarang-ngarang. Nyawa manusia yang dipakai mainan, dipakai bisnis. Bagaimana ada rehabilitasi tanpa ada rehabilitasi medis tiba-tiba ada rehabilitasi sosial,” tegasnya.

Waseso mengatakan banyak pengguna yang masih ketergantungan tapi tiba-tiba rehabilitasi sosial dan ada rekomendasi telah selesai ketergantungan dari narkoba.

Waseso mengaku telah melaporkan hal ini kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial terkait rehabilitasi ini.

“Rehabilitasi itu bukan ranah BNN maupun penegak hukum, melainkan ranahnya Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial,” kata mantan Kabareskrim itu.

Untuk mengatasi ini Waseso mengatakan perlunya revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena banyak celah yang digunakan oleh oknum aparat penegak hukum mempermainkan rehabilitasi pencandu narkotika.

“Jadi di lapangan ini saya harus terus terang, ini kan kelemahan yang harus kita perbaiki. Ketika ada yang ditangkap ada peluang, mau direhab atau dipidanakan, wani piro,” kata Waseso.

Kondisi ini, katanya, tidak berhenti di BNN atau Kepolisian, tetapi ketika di Kejaksaan maupun pengadilan hal ini akan terulang.

“Nanti selesai di BNN atau kepolisian begitu juga di oknum kejaksaan juga digitukan, mau saya tuntut apa kamu. Tuntut pidana kurungan atau rehab. Demikian juga dengan oknum hakimnya,” katanya.

Waseso juga mengaku telah mendata semua kelemahan UU Narkotika sejak awal menjabat, namun revisi telah dibahas di DPR perkembangannya berjalan lambat karena membahas satu paragraf saja memakan waktu berbulan-bulan.

Untuk itu Waseso meminta Menko Polhukam pembahasan revisi UU Narkotika ini masuk agenda reformasi hukum yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK.

“Saya ingin semuanya dievaluasi dan dibenahi. Karena tadi celahnya banyak. Bagaimana undang-undang dikalahkan sehingga ini celah abu-abunya makin banyak. Ini kelemahan yang harus diperbaiki,” tandasnya.