Daerah, DKI Jakarta, Pendidikan

Kisruh Soal Pendaftaran Anak Sekolah, Sandiaga Minta Masyarakat Bersabar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (tengah) keluar dari ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya usai diperiksa dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/1/2018). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jurnalindonesia.co.id — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno angkat bicara soal keributan yang terjadi di meja pengaduan masyarakat di pendopo Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (4/7/2018) kemarin.

Sejumlah ibu melampiaskan kemarahannya ke para petugas pengaduan warga di Balai Kota DKI. Mereka kesal atas sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap kurang baik. Ditambah lagi dengan tidak adanya solusi dari petugas.

Sandiaga Uno meminta agar masyarakat lebih sabar dan lebih mengerti. Sebab, sistem ini masih baru sehingga perlu banyak evaluasi kedepan.

Sandiaga pun menganggap pengaduan ini sebagai bentuk masukan yang baik bagi Pemprov DKI.

“Ini kita akan evaluasi terus, tapi ini masukan buat kita. Kita minta masyarakat bersabar ini ujian, dan masyarakat bisa mengerti bahwa ini adalah sistem yang baru dan kita terus dievaluasi,” kata Sandiaga kepada awak media di Wisma Atlet Kemayoran, Rabu (4/7/2018) malam.

Sandiaga mengatakan, anaknya dulu juga sekolah di SMP kawasan Bogor, Jawa Barat, meskipun tinggalnya di Jakarta.

Diberitakan sebelumnya di laman Kompas.com, Rabu 04 Juli 2018, Yosi, bersama sejumlah ibu-ibu lainnya, mengadukan permasalahannya karena anak mereka tak bisa mendaftar ke sekolah negeri meski nilainya tinggi.

Mereka mengaku tak tahu bahwa calon siswa dari sekolah luar daerah harus ikut prapendaftaran terlebih dahulu. Para orangtua murid yang anaknya berasal dari sekolah luar Jakarta itu kesal lantaran tidak mendapatkan informasi soal keharusan ikut prapendaftaran.

Yosi menceritakan, dia ingin mendaftarkan anaknya ke SMA negeri di Salemba, Jakarta Pusat. Anaknya sebelumnya bersekolah di sebuah SMP di Bogor, Jawa Barat. Namun, dia sendiri berdomisili di Jakarta.

“Sekarang, kan, peraturannya diubah, pendaftaran umum itu tahap kedua. Di tahap pertama ada keterangan kalau mau daftar harus dapat token, saya saja enggak tahu token itu artinya apa,” kata Yosi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Ibu-ibu marah saat mengadukan masalah pendaftaran sekolah anaknya ke Balai Kota

Ibu-ibu marah saat mengadukan masalah pendaftaran sekolah anaknya ke Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/7/2018). (Foto: Kompas/Jessi Carina)

Yosi mencoba datang ke sekolah yang ingin dituju. Namun pihak sekolah hanya menyampaikan bahwa pendaftaran gelombang kedua dimulai pada 2 Juli.

Saat dia mendaftar, ternyata ada proses yang harus dilalui siswa dari luar daerah terlebih dahulu, yakni prapendaftaran.

“Anak saya itu sekolahnya di Bogor, tetapi saya warga Jakarta, ternyata harus penyamaan nilai dulu. Itu namanya prapendaftaran,” ujar Yosi.

Karena belum ikut prapendaftaran, akhirnya Yosi tidak bisa mendaftarkan anaknya.

Yosi pun kemudian mengadu ke posko pengaduan PPDB online di SMKN 1 Jakarta, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat.

Hari pertama, dia belum sempat terlayani dan datang lagi pada hari kedua.

Jawabannya, anaknya tetap tidak bisa mendaftar lagi ke SMA negeri.

Yosi sedih karena anaknya punya nilai tinggi dengan rata-rata di atas 9.

“Kita malah dibilang tidak bisa, peraturan sudah kuat ada landasan hukum, ibu pulang saja daftar ke (sekolah) swasta,” kata Yosi.

“Padahal, saya ini warga DKI dan anak saya nilainya tinggi masa saya tidak punya kesempatan di kota saya tinggal dan lahir,” lanjutnya.

Di posko pengaduan tersebut, Yosi bertemu ibu-ibu yang bernasib sama. Anak-anak mereka bersekolah di luar Jakarta dan ingin mendaftar sekolah negeri di Jakarta.

Ibu lainnya, Ita, mengatakan, dulu anaknya bersekolah di Malang, Jawa Timur. Anaknya berencana masuk SMP di Jakarta. Namun, ia terancam tidak bisa masuk karena tidak tahu ada tahapan prapendaftaran.

“Kami sampai ada grup WhatsApp-nya, kami kenal setelah ketemu di posko. Ada ratusan isinya, padahal nilai anak kita bagus-bagus,” ujar Ita.

Ita mengatakan, informasi mengenai prapendaftaran tersedia di halaman untuk jalur pendaftaran lokal.

Namun, ketika dia membuka laman jalur pendaftaran umum di situs PPDB, tidak ada informasi tentang prapendaftaran.

Sementara itu, Yosi juga mengatakan, informasi itu tidak mudah dicari di situs PPDB.

“Maunya kami itu bahasanya dibuat semudah mungkin, seharusnya ditulis di paling atas bahwa pendaftaran harus melalui prapendaftaran,” ujar Yosi.

Dilempar-lempar

Setelah gagal mengadu ke posko pengaduan, Yosi dan teman-teman senasibnya lanjut mengadu sana-sini.

Dia datang ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan menjelaskan masalahnya. Dia kemudian bertemu dengan pihak humas Dinas Pendidikan.

Namun, semua tidak ada yang bisa memberi solusi karena tahapan pra pendaftaran sudah berakhir.

“Saya sudah lima kali isi kertas pengaduan,” ujar Yosi.

Yosi selalu menerima jawaban yang sama yaitu menyekolahkan anaknya ke swasta.

Menurut Yosi, itu bukanlah solusi.

Dia ingat PPDB online sempat diperpanjang ketika ada pilkada serentak beberapa waktu lalu.

Dia berharap kebijakan semacam itu bisa dibuat juga untuk kasus ini.

“Saya cuma minta prapendaftaran dibuka satu hari saja,” katanya.

Akhirnya, hari ini dia dan para ibu lainnya menyambangi Balai Kota DKI Jakarta.

Namun, dia lagi-lagi mendapatkan jawaban yang sama, yaitu peraturan tidak bisa dilonggarkan dan tahapan yang sudah lewat tidak bisa diulang. Akibatnya, ia dan ibu lainnya marah hingga menggebrak meja pengaduan Balai Kota.

“Aturan ini memang baik, tetapi kami sebagai warga ya minta tolong didengarkan karena kami dilempar-lempar tidak diurus,” ujar Yosi.

Simak di video berikut: