Nasional

Ketum Muhammadiyah Nilai Pekik Takbir sudah Dikorupsi Jadi Alat Politik

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (Foto: Antara/Yudhi Mahatma)

Jurnalindonesia.co.id – Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir menilai kalimat ‘Allahu Akbar’ belakangan ini sering diteriakkan tidak pada tempatnya. Kalimat yang memiliki makna sangat agung tersebut, menurut dia, justru digunakan untuk kepentingan politik atau kelompok sehingga mencederai nilai luhur Islam itu sendiri.

Allahu akbar adalah kalimat toyyibah, kalimat yang tinggi dan agung, bukan untuk dikorupsi menjadi alat politik atau alat untuk meraih kepentingan sendiri dan kelompok,” kata Haedar di Forum Diskusi Persatuan Mahasiswa Indonesia di The University of Queensland (UQISA), Rabu (21/2), sebagaimana tertuang dalam situs resmi Muhammadiyah.

Haedar ingin menunjukkan bahwa Muslim yang baik adalah Muslim yang berilmu dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bukan mereka yang sedikit-sedikit meneriakkan ‘Allahu Akbar‘ untuk sesuatu yang sebenarnya sangat politis dan bukannya religius.

Terlepas dari itu semua, Haedar juga menyampaikan bahwa paham radikal atau ekstrem tidak hanya ada di lingkungan umat beragama atau karena paham agama tertentu, apalagi hanya ditujukan pada Islam dan umat Islam.

“Tetapi radikalisme itu universal karena ideologi non agama seperti komumisme, liberalisme, sekularisme, nasionalisme, dan lainnya. Radikalisme juga sering tumbuh berkaitan dengan pandangan serta situasi politik dan ekonomi tertentu yang memicu orang untuk bertindak radikal,” kata Haedar.

Selain itu Haedar juga menyatakan, pandangan radikal atau ekstrem sering timbul akibat adanya bias pemahaman. Menurut Haedar, radikal tidak hanya pada agama, namun juga bisa disebabkan faktor sosial, ekonomi, dan lainnya. Fenomena ini pula yang menurutnya membuat posisi Muhammadiyah, NU, dan mayoritas Muslim Indonesia yang moderat menjadi sangat penting serta perlu memperkuat posisi Muslim moderat di masyarakat.

“Muhammadiyah sendiri justru menawarkan pendekatan moderasi dalam berhadapan dengan kelompok radikal, bukan deradikalisasi,” katanya.

Deradikalisasi, kata Haedar, adalah berusaha mengubah pihak radikal dengan cara yang juga radikal. Ia merasa pendekatan ini kurang pas, terutama untuk jangka panjang, karenanya Muhammadiyah mengedepankan moderasi.

“Kelompok radikal biasanya mereaksi pihak lain yang sama radikalnya. Misalnya, ada kelompok yang ngotot menolak LGBT sementara di ujung spektrum yang lain ada kelompok yang tak kalah radikalnya dalam mendorong pengakuan hak LGBT,” ujar Haedar.

Haedar mengatakan aspek krusial lain yang dilihat Muhammadiyah adalah penegakan hukum. Masyarakat akan terus memantau bagaimana aparat, sebagai representasi negara, memperlakukan pihak-pihak yang dipersepsi melakukan hal yang sama.

Kelompok moderat seperti Muhammadiyah dan NU, kata Haedar, sangat penting dalam membendung pertumbuhan radikalisme. Bila negara secara tidak langsung ikut berkontribusi “menumbuhkan” kelompok radikal dengan kebijakannya yang tidak adil, maka peran yang diemban kelompok moderat menjadi makin berat.

Padahal, kata Haedar, di saat yang sama, Muhammadiyah, NU, dan kelompok moderat lain juga harus bekerja keras membangun agar umat Islam maju dan mapan baik di ranah politik, ekonomi, pendidikan, bisnis, budaya dan lainnya.

“Umat Islam yang moderat ini takkan bisa menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga stabilitas di masyarakat bila dirinya sendiri terbelakang,” kata Haedar.