DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

Kesal dengan Kinerja SKPD DKI Terkait Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Mengundurkan Diri

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati.
Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati. (Foto: Berita Jakarta)

Jurnalindonesia.co.id – Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengaku telah mengajukan pengunduran diri ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 6 Maret 2018.

Marina menilai, kinerja Pemprov DKI lambat dalam mencairkan dana program pangan bersubsidi.

“Kerja sama dengan SKPD, tuh, beda seperti (kinerja SKPD saat pemerintahan) gubernur yang lama,” kata Marina, Kamis (15/3/2018).

Marina kemudian menceritakan bagaimana susahnya bertemu Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya.

“Kerja sama dengan SKPD, tuh, beda seperti (kinerja SKPD saat pemerintahan) gubernur yang lama,” kata Marina, Kamis (15/3/2018).

“Saya tuh mau ketemu beliau (Sandiaga) agak susah sejak beliau menjabat, selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya,” ucap Marina.

“Suatu hari saya sudah hopeless. Karena dana public service obligation¬†(PSO) juga enggak turun, di dalam Badan Pengawas saya juga ada masalah,” imbuhnya.

Menurut Marina, di awal-awal, masalah itu bisa diakali. Namun ketika ia didesak membayar utang atas pembelian ayam untuk program pangan bersubsidi, Marina memutuskan menemui Sandiaga di Balai Kota.

Ia menagih dana PSO yang dijanjikan Sandiaga sejak November 2017.

“Kemarin saya enggak janji sama beliau. Saya tanya sama tukang parkir, ‘Ada enggak Pak Sandi? Ada,” kata Marina.

“Waktu itu saya turun, saya mau masuk tidak diperbolehkan ke kantor Pak Sandi. Waktu itu saya bilang, ‘Aduh sombong sekali saya enggak dikasih masuk’. Saya berdiri di dekat tangga,” tambahnya.

Beruntung, saat itu ada seorang pegawai yang mengenali Marina. Kemudian, Marina meminta pegawai itu mempertemukannya dengan Sandiaga, walau hanya lima menit.

Setelah bolak-balik mengupayakan, pegawai itu pun mempersilakan Marina bertemu Sandiaga.

Saat itu juga, Marina langsung duduk di ruang Sandiaga dan mengajukan pengunduran diri.

Marina membantah Sandiaga yang menyebut dirinya menangis-nangis menemuinya. Kata Marina, dia masih tertawa santai ketika keluar dari ruang kerja Sandiaga.

Baca: Bantah Pernyataan Sandiaga, Dirut PD Dharma Jaya: Saya Tidak Pernah Menangis, Saya Mengundurkan Diri

Ia hanya menagih PSO yang dibutuhkan untuk membeli daging sapi dan ayam serta reimburse atas pembelian sejak Desember.

Soal pengunduran dirinya, Marina mengatakan, ia masih bertahan dan menunggu Pemprov DKI mencairkan dana yang dibutuhkan.

Ia mengatakan, ini penting untuk kelanjutan program pangan bersubdi yang dibutuhkan warga Jakarta.

“Saya ingin rakyat Jakarta sesuai yang menerima KJP adalah orang yang membutuhkan bukan sembarangan. Catat itu! Ini duit negara bukan duit siapa-siapa yang harus dikasih sesuai kebutuhan siapa yang mendapatkan. Jadi saya pikir saya bisa berkarya di tempat lain,” ujar Marina.

Masalah Dharma Jaya bermula pada November 2017.

Saat itu, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) ke Dharma Jaya.

Sandiaga saat itu berjanji akan memberikan public service obligation (PSO) Rp 41 miliar agar Dharma Jaya bisa tetap membeli daging dan ayam.

Menurut Marina, dua pekan sejak rapat itu, pihaknya sudah menyerahkan proposal ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Namun, dana yang dijanjikan tidak juga cair.

Begitu pula dengan reimburse pembelian daging sejak Desember.

Tagihan reimburse ini, kata Marina, masih tertahan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) yang bertugas memverifikasi.

“Dinas KPKP administrasinya lama kemudian, kan, alasannya verifikasi,” ujarnya.

Marina mempertanyakan mengapa DKPKP membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk memverifikasi.

Marina mencatat, reimburse untuk bulan Desember Rp 13,2 miliar, Januari Rp 17 miliar, dan Februari Rp 14 miliar.

Marina mengaku kini ditagih supplier atas pembayaran-pembayaran itu.

Ia memberikan Pemprov DKI 15 hari membereskan masalah pencairan dana ini.

KOMPAS