Ekonomi dan Bisnis

Kenaikan Gaji PNS Dinilai Penuh Nuansa Politik, Ini Kata Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Jurnalindonesia.co.id – Pemerintah berencana akan menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5 persen pada tahun 2019 nanti. Namun rencana kebijakan tersebut dinilai penuh dengan nuasa politik mengingat Presiden Joko Widodo yang akan kembali berkontestasi sebagai petahana pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kenaikan gaji pokok bagi aparatur sipil negara ( ASN) dan pensiunan sebesar 5 persen pada tahun depan adalah hal yang wajar.

Sri Mulyani pun menganggap wajar bila ada pihak yang mengkaitkan kenaikan gaji PNS dengan nuansa politik, karena bertepatan dengan Pilpres 2019, di mana Presiden Joko Widodo akan kembali maju sebagai petahana.

Sebab, selama hampir 4 tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, gaji pokok para abdi negara ini tidak mengalami kenaikan

“Ya karena sudah empat tahun enggak ada kenaikan gaji dan ini adalah gaji pokok, menurut saya sih wajar saja,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2018).

Sementara untuk tunjangan, menurut Sri Mulyani, hal itu akan disesuaikan berdasarkan kinerja masing-masing ASN. “Tunjangan nanti ditentukan kinerjanya,” ujar dia.

Saat ditanya apakah kenaikan gaji ini tidak akan membebani anggaran negara, Sri Mulyani tak menjawab dengan tegas. “APBN kan memang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara,” tandas dia.

Baca: Jokowi Naikkan Gaji PNS 5 Persen, Mardani Ali Sera Curiga Terkait Pilpres 2019

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sebelumnya mempertanyakan maksud pemerintah berencana menaikkan gaji ASN pada tahun depan. Mardani mencurigai rencana pemerintah ini erat kaitannya dengan Presiden Joko Widodo yang akan kembali berkontestasi sebagai petahana di Pemilihan Presiden 2019.

“Ajukan naik 5 persen pada 2019 bisa dinilai sebagai usaha menaikkan insentif elektoral bagi petahana,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Kamis (16/8/2018).

Ia pun berharap masyarakat dan para ASN yang merasakan dampak kenaikan gaji itu tidak terpengaruh dengan manuver yang dilakukan oleh petahana. Ia meyakini mereka tetap akan memilih pasangan calon presiden dan wapres pada 2019 secara objektif.

“Saya yakin masyarakat dan ASN akan cerdas untuk menilai bahwa tidak ada kaitan antara pilihan masyarakat dengan kenaikan gaji ini,” kata Mardani.