Teknologi

Kemenkominfo Pastikan Tak Ada Kebocoran Data NIK dan KK

registrasi kartu telepon
Warga mengantre untuk melakukan registrasi ulang kartu telepon seluler prabayar di Kantor Grapari Telkomsel, Yogyakarta, Rabu (28/2/2018). (Foto: Antara Foto/Andreas Fitri Atmoko)

Jurnalindonesia.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan tidak ada kebocoran terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Meski demikian pihaknya mengakui jika ditemukan adanya penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) selaku Ketua BRTI Ahmad M. Ramli membenarkan adanya laporan masyarakat mengenai pendaftaran nomor dalam jumlah banyak dan memakai satu NIK tertentu. Pihaknya juga telah melakukan pendalaman dan tidak menemukan ada kebocoran data dari sistem.

“Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data,” ujar Ramli melalui keterangan resminya, Senin (5/3/2018).

Dia mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati menjaga identitas individu, terutama saat meminta bantuan untuk melakukan registrasi prabayar.

“Jangan sampai dicatat, difoto, difotocopy kecuali (pendaftaran) pada gerai milik operator langsung,” sebutnya.

Adapun Kemenkominfo sudah mengantisipasi sejak awal dengan memberikan “Fitur Cek NIK” agar masyarakat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar atas NIK miliknya. Sedangkan masyarakat yang merasa NIK dan KK-nya digunakan oleh orang lain tanpa hak agar menghubungi gerai operator.

Sebelumnya sejumlah orang mengeluh melalui akun media sosial Twitter. Keluhan tersebut menyebutkan bahwa NIK dan KK miliknya digunakan untuk mendaftat di sekitar 50 nomor telepon, tanpa ada izin sebelumnya.

Peristiwa itu terjadi pada pelanggan operator Indosat, yang kemudian mengunggahnya melalui Twitter.

Direktur Utama Indosat Joy Wahyudi yang dihubungi terkait hal itu mengatakan pihaknya mengetahui adanya kasus tersebut dan langsung melakukan pembersihan nomor-nomor yang bukan milik pelanggan tersebut.

“Barusan saya cek, nomor-nomor yang lain sudah kami keluarkan dan yang bersangkutan membuat pernyataan nomor mana yang memang miliknya,” ungkap Joy

Joy tidak mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Menurutnya, ada banyak kemungkinan yang membuat data si pelanggan digunakan oleh pihak lain.

“Kami tidak tahu dimana saja yang bersangkutan membagikan data-datanya ke pihak ketiga,” tambah Joy.

Menurut dia, sebagai operator telekomunikasi pihaknya bakal melakukan pembersihan nomor-nomor pelanggan yang menggunakan identitas yang bukan milikinya, sejauh pelanggan tersebut memberikan laporan dan bukti-bukti otentik.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Hutchison Tri Indonesia (H3I) Danny Buldansyah mengungkapkan ada beberapa retailer yang memberikan laporan penggunaan NIK orang lain.

“Kami tidak pernah mendukung dan mengusulkan praktek tersebut, tetapi memang ada satu-dua retailer kami yang melakukan hal tersebut dan itu sangat di luar kontrol kami,” kata Danny.

Ahmad M. Ramli, Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bilang, pihaknya tengah membawa persoalan tersebut ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

“Saya share infonya ke BRTI untuk tindak lanjut. BRTI akan koordinasikan dengan Dukcapil dan operator,” ungkap Ramli.

Ramli bilang pihaknya sedang melakukan penelitian terkait pelanggaran itu. Pelanggaran Komisioner BRTI Bidang Kebijakan Publik Taufik Hasan mengaku, masih ada pelanggan yang melakukan registrasi tanpa menggunakan identitas aslinya.

Dia meminta pelanggan yang sudah melakukan registrasi untuk melakukan pengecekan nomor masing-masing. Ketika pelanggan merasa NIK-nya disalahgunakan, mereka harus segera datang ke gerai operator agar nomor tersebut segera dihapus dengan membawa bukti otentik.

“Penghapusan nomor akan dilakukan setelah pelanggan datang ke gerai operator dengan dokumen otentik,” ujar Taufik.

Lebih lanjut Taufik bilang, pihaknya akan menggandeng kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan data cleansing seperti yang biasa dilakukan oleh instansi lain.

KOMPAS