Kriminal

Kasus Dugaan Penodaan Agama Dihentikan, Pengacara Sukmawati Galau

Sukmawati Soekarnoputri
Sukmawati Soekarnoputri

Jurnalindonesia.co.id – Kepolisian resmi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) terhadap Sukmawati Soekarnoputri atas kasus dugaan penodaan agama dalam puisinya yang berjudul ‘Ibu Indonesia’.

Menanggapi kabar tersebut, pengacara Sukmawati, Petrus Selestinus, jsutru mengaku galau.

Salah satu penyebab kegalauan tersebut adalah waktu pengumuman yang hampir bersamaan dengan penerbitan SP3 terhadap kasus dugaan chat pornografi yang menjerat Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Rabu (13/6/2018) lalu.

“Pertama kita agak galau ya dengan istilah SP3 untuk Ibu Sukma. Pertama kenapa diberikan pada saat yang bersamaan dengan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara)-nya Rizieq Shihab,” kata Petrus kepada Tribunnews.com, Senin (18/6/2018).

Selain itu, menurutnya, bahasa “meng-SP3-kan” kasus Sukmawati yang beredar di masyarakat tidaklah tepat. Sebab, kata dia, secara hukum Sukmawati belum ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukumnya belum masuk ke tahap penyidikan atau pemeriksaan.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengenal SP3 jika proses perkara masih di tingkat penyelidikan dan belum naik ke tahap penyidikan.

Petrus menilai, istilah SP3 atas kasus yang menjerat kliennya mengesankan bahwa status hukum Sukmawati sama dengan Rizieq yang sudah ditetapkan tersangka sebelum akhirnya kepolisian menerbitkan SP3.

“SP3 itu mengesankan bahwa status Ibu Sukma itu sama dengan Rizieq Shihab, sama-sama tersangka yang penyidikannya dihentikan. Jelas ini merugikan Ibu Sukma dan penegakan hukum yang jadi kacau dengan penyebutan istilah-istilah itu,” ujar Petrus.

Baca juga: Mengapa Rizieq Berterima Kasih ke Jokowi Terkait SP3 Kasusnya?

Petrus menambahkan, publikasi oleh kepolisian terkait penghentian penyelidikan terhadap kasus yang menjerat kliennya yang hampir bersamaan waktunya dengan SP3 kasus Rizieq memicu wacana adanya barter atau kompromi antara pihak Sukmawati yang pernah melaporkan Rizieq karena diduga menodai Pancasila beberap waktu lalu di Jawa Barat.

“Nah tetapi kenapa ini harus diekspose, dipublikasikan dengan waktu yang hampir bersamaan dengan SP3 Rizieq, kesan publik itu ini ada barter, ini ada kompromi. Ini yang kita tidak mau,” kata Petrus.

Menurut kliennya, meski pernah ada pihak-pihak tertentu yang menawari dirinya untuk barter atau berkompromi terkait dua kasus tersebut dalam rentang waktu antara dugaan kasus penodaan lambang negara oleh Rizieq dihentikan dan demonstrasi di Bareskrim Polri untuk mendesak pengungkapan dugaan kasus penodaan agama Sukmawati, kliennya itu langsung menolak.

“Karena kemarin saja waktu SP3 laporan Ibu Sukma di Jawa Barat tentang dugaan penodaan lambang negara dihentikan, kemudian muncul kasus Puisi Ibu Indonesia yang diramaikan demo di Bareskrim, pada saat yang bersamaan ada utusan yang datang meminta kepada Ibu Sukma, bagaimana ini barter? Ibu Sukma langsung menolak,” kata Petrus.

Baca juga: SP3 Terbit, Yusril Minta Penyebar Konten Mesum Rizieq Shihab Dipidana

Petrus enggan menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pihak tertentu tersebut karena menurutnya tidak etis.

Meski begitu, Petrus mengungkapkan terimakasih kepada kepolisian yang telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan penodaan agama kliennya.

Terkait SP3 untuk dua kasus Rizieq, Petrus mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menyalahkan Rizieq karena memang hal tersebut merupakan haknya.

“Kita tidak bisa salahkan Rizieq soal ini karena itu memang haknya dia, dia punya hak untuk mendapatkan SP3, dia menempuh upaya normal, bahkan juga mungkin kalau tidak dikasih dia bisa ajukan pra peradilan. Itu hak dia, dan itu normatif. Dia tidak salah,” kata Petrus.

Diketahui, polisi resmi mengeluarkan SP3 terhadap Sukmawati Soekarnoputri atas kasus dugaan penodaan agama dalam puisinya.

Penerbitan SP3 tersebut dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara sebagai tindak lanjut hasil penyelidikan dan memberi kepastian hukum, bahwa hasil penyidikan tidak terdapat perbuatan melanggar hukum.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, bahwa perbuatan terlapor Sukmawati Soekarnoputri membacakan Puisi berjudul ‘Ibu Indonesia’ pada tanggal 29 Maret 2018 di JCC pada acara 29 th ANNE AVANTE, disimpulkan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum/perbuatan pidana,” kata Karopenmas Polri Brijen Muhammad Iqbal kepada wartawan, Minggu (16/6/2018).

Karena tidak ditemukannya bukti adanya perbuatan pidana atau melawan hukum dalam isi puisi tersebut, polisi memutuskan untuk tidak menaikkannya ke tahap penyidikan.

“Sehingga perkara tersebut, tidak dapat dinaikkan/ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Iqbal.

Kata Iqbal, di dalam melakukan penyelidikan, penyelidik telah mendengar keterangan 28 pelapor dan 1 saksi, serta penyidik juga telah memeriksa terlapor.

“Penyelidik telah mendengar keterangan ahli 4 (empat) orang-orang, masing-masing: 1 ahli bahasa, 1 ahli sastra, 1 ahli agama , dan 1 ahli pidana,” tutur Iqbal.

Selain itu, imbuh Iqbal, total sudah ada 30 pelaporan terkait puisi Sukmawati itu. Sukmawati sendiri dilaporkan dengan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama.

“Dua LP telah dicabut, 28 LP dan keseluruhan LP tersebut (termasuk dari Polda-Polda) telah ditarik untuk digabungkan penyelidikannya di Bareskrim Polri dengan pertimbangan materi perkara sama,” jelas dia.

Loading...