Daerah, Papua Barat

Jurnalis BBC Diusir dari Asmat, AJI Sebut Jokowi Ingkar Janji

asmat
Foto: Agung Parameswara/Getty Images

Jurnalindonesia.co.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam pengusiran terhadap kontributor dan jurnalis BBC Indonesia yang tengah melakukan peliputan di Asmat, Papua.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (3/2/2018), Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan menilai, pengusiran jurnalis oleh aparat ini dinilai sebagai ketakutan pemerintah terhadap peliputan media asing terkait kondisi Papua saat ini.

Ketiga jurnalis BBC bernama Dwiki, Affan, dan Rebecca itu akhirnya tidak bisa melanjutkan peliputannya setelah polisi di Agats, Asmat, melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya.

Selain itu mereka juga dimintai keterangan oleh petugas imigrasi di Timika, Mimika.

Sebagaimana diketahui, Asmat mendapat sorotan luas karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Busung Lapar yang menyebabkan 71 anak meninggal — 69 di antaranya karena campak dan tiga karena busung lapar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bidang Advokasi AJI Indonesia, pemeriksaan atas tiga jurnalis BBC tersebut bermula ketika salah satu jurnalis itu membuat cuitan di akun twitternya, dalam teks dan foto, soal bantuan untuk anak yang mengalami gizi buruk di Asmat berupa mie instan, minuman ringan dan biskuit.

Rebecca, dalam cuitan di Twitter pada 1 Februari lalu (kini telah dihapus), mengunggah foto ragam makanan dan minuman yang tertumpuk di bibir Pelabuhan Feri Agats, ibu kota Asmat di pesisir selatan Papua, menghadap Laut Arafuru. Tidak ada yang janggal dari foto itu sampai kemudian kita membaca keterangan foto.

Ia menulis bahwa makanan dan minuman ini adalah bantuan untuk penderita gizi buruk di Papua. Secara tidak langsung, Rebecca mempertanyakan mengapa bantuan bagi mereka yang menderita gizi buruk sama sekali tak sesuai dengan yang dibutuhkan. Di hari yang sama, ia mengunggah foto dua personel Tentara Nasional Indonesia di sebuah hotel, yang satu bingkai dengan burung-burung.

Dua unggahan itu mengantarkan Rebecca diperiksa aparat keamanan secara maraton.

Rebecca, yang sudah dipantau media sosialnya sejak terbang dari Jakarta, diperiksa intel TNI dan polisi selama lima jam tanpa henti. Rebecca juga diperiksa imigrasi selama 24 jam, sebelum akhirnya dipulangkan ke Jakarta pada Sabtu pagi, 3 Februari 2018.

Foto: istimewa

Informasi resmi dari Kodam Cenderawasih dan Imigrasi menyatakan bahwa cuitan itu yang menjadi alasan polisi dan imigrasi memeriksa jurnalis BBC itu.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel (Inf) Muhammad Aidi mengatakan, cuitan Rebecca “telah melakukan pencemaran nama baik dan menyakiti hati kami, karena telah membuat berita bohong atau fitnah, dan sangat berpotensi merusak nama baik kami dan institusi TNI serta negara.”

Mengenai foto makanan, kata Kolonel Aidi, bukanlah dari TNI. Sebaliknya, katanya, Mabes TNI mengirim “beras, makanan tambahan, selimut, pakaian, vaksinasi, obat-obatan, perabot dapur seperti panci, piring, wajan, sendok, dan lain-lain.”

Sementara untuk mengklarifikasi foto burung, Aidi mengatakan, saat itu masyarakat menawarkan anak burung ke TNI di teras hotel Sang Surya Asmat.

“Namun, entah kenapa, Rebecca secara diam-diam mengambil foto kedua prajurit itu dengan penjelasan bahwa TNI membeli burung yang dipesan dari hutan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Setelah diperiksa polisi, Jumat, 2 Februari 2018, Dwiki terbang ke Jakarta dari Agats. Sedangkan Affan dan Rebecca diperiksa di Imigrasi Mimika hingga Sabtu, 3 Februari 2018.

Usai pemeriksaan itu Rebecca dan Affan tak bisa melanjutkan liputannya. Keduanya dikawal aparat keamanan menuju Bandara Timika, untuk penerbangannya ke Jakarta, Sabtu pagi.

Berdasarkan informasi yang didapat AJI, tak ada bukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh tiga jurnalis BBC ini. Pelarangan peliputan terhadap jurnalis asing yang sebelumnya terjadi sering kali menggunakan alasan administratif, yaitu tidak memiliki visa jurnalistik. Sementara Rebecca adalah pemegang visa jurnalis, mempunyai kartu izin peliputan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan memiliki izin tinggal sementara (Kitas) di Indonesia.

AJI menyesalkan soal cuitan itu menjadi dasar untuk menghalangi aktivitas peliputan jurnalis di Papua. Selain itu, meskipun tak ditemukan ada pelanggaran administratif yang dilakukan, mereka tak bisa melanjutkan peliputannya karena aparat keamanan mengawalnya menuju bandara untuk naik pesawat ke Jakarta.

“Kami mengecam pengusiran jurnalis BBC ini. Peristiwa ini juga mengesankan ada ketakutan pemerintah terhadap peliputan media asing soal kondisi Papua,” kata Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan, di Jakarta, Sabtu (3/02/2018).

Kasus ini, menurut Manan, tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 tahun lalu. Saat menghadiri Panen Raya di Kampung Wameko, Hurik, Merauke, 2015, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Papua terbuka bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan.

Penegasan soal tidak adanya pelarangan bagi jurnalis asing meliput juga disampaikan pemerintah saat Indonesia menjadi tuan rumah peringatan World Press Fredom Day, 3 Mei 2017.

“Kasus terbaru di Papua ini merupakan salah satu indikasi bahwa pemerintah tak serius dengan janjinya untuk lebih membuka akses jurnalis ke Papua,” Manan menambahkan.

Kejadian yang menimpa jurnalis BBC ini menambah daftar jurnalis asing yang diusir ketika melakukan peliputan di Papua. Berdasarkan data AJI tahun 2017, setidaknya terdapat delapan jurnalis asing diusir dari sana.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Hesthi Murthi menambahkan, kasus ini juga menunjukkan bahwa aparat negara tidak memahami fungsi pers sebagai alat kontrol sosial seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kritik yang disampaikan media berdasarkan fakta di lapangan seharusnya disikapi dengan bijak sebagai masukan untuk memperbaiki penanganan campak dan busung lapar di Asmat dan Papua, bukan malah dijadikan dalih untuk membatasi akses jurnalis,” ujarnya.