Kriminal

Jonru Sebut Nama Anies Baswedan dalam Pledoi

Jonru jalani sidang lanjutan dengan agenda membaca nota pembelaan (pleidoi)
Jonru jalani sidang lanjutan dengan agenda membaca nota pembelaan (pleidoi) di PN Jaktim, Senin (26/2/2018). (Foto: Nugroho Tri Laksono/detikcom)

Jurnalindonesia.co.id – Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting menjalani sidang lanjutan kasus ujaran kebencian, Senin 26 Februari 2018.

Kali ini, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh Jonru selaku terdakwa.

Satu hal yang menarik dari pledoi tersebut adalah, Jonru sempat mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menegaskan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang digunakan untuk menjerat Jonru saat ini.

“Seperti kata Anies Baswedan, persatuan hanya bisa tercipta di dalam keadilan. Artinya jika ketidakadilan seperti yang saya jabarkan tadi masih terjadi, atau dipelihara, maka jangan berharap persatuan bisa tercipta,” kata Jonru membacakan pledoi setebal 31 halaman.

Adapun pernyataan yang dikutip Jonru memang pernah diucapkan Anies beberapa kali dalam debat Pilkada DKI 2017 pada 13 April 2017 silam.

Ketika itu, Anies menggunakan frasa keadilan dan persatuan untuk mengkritik lawannya, yakni Basuki T Purnama alias Ahok, terkait pengentasan ketimpangan sosial di Jakarta.

“Gubernur harus jadi jembatan komunikasi dengan warga. Gubernur mengatasi ketimpangan karena persatuan hanya bisa dibangun dengan rasa adil, bukan dari kata-kata, tapi programnya, pada kegiatannya, karena itu solusi membangun perasaan bersatu,” ucap Anies saat itu.

Selain itu, Anies juga mengucapkan hal yang sama pada saat berkampanye di Masjid Istiqlal, Jakarta, 19 April 2018.

Kala itu Anies mengaku siap memperjuangkan keadilan dan persatuan untuk rakyat Jakarta.

“Yang kita perjuangkan adalah persatuan. Persatuan tidak bisa tanpa keadilan, perjuangan kita menghadirkan keadilan di Jakarta dan keadilan di Indonesia,” kata Anies.

Kembali ke sidang Jonru.

Jonru juga menilai upaya pemerintah dalam memberantas hoaks berat sebelah.

Jonru sangat mendukung usaha pemerintah memerangi hoaks dan menghukum penyebar ujaran kebencian. Bahkan, Jonru pun berpendapat penyebar hoaks dan kebencian pantas dihukum karena mengancam persatuan nasional.

Namun masalahnya, menurut Jonru, pemerintah sangat cepat dalam menindak orang-orang yang kontra dengan pemerintah. Sedangkan bagi yang pro kebijakan pemerintah tak ditindak.

Dengan demikian Jonru menilai pemerintah telah melakukan ketidakadilan dalam penegakan hukum sehingga kontraproduktif dengan upaya menciptakan persatuan.