Uncategorized

Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu, PAN: Ini Kebijakan Sontoloyo atau Tidak Ya?

Jurnalindonesia.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus tarif jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sejak Sabtu (27/10/2018). Kini Jembatan yang menghubungkan dua pulau itu menjadi jembatan non tol.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, hal itu baik bagi masyarakat Jawa Timur.

“Pembebasannya bagus bagi rakyat Jatim, khususnya yang tinggal di Madura maupun diaspora Madura,” kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, Minggu (28/10/2018).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembebasan tarif Jembatan Suramadu tersebut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Penegasan ini disampaikan untuk menepis tudingan bahwa kebijakan tersebut sebagai upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.

“Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu lho. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan,” tegas Jokowi di Tol Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018).

Menanggapi bantahan Jokowi tersebut, Dradjad pun memakluminya.

“Soal timingnya dan bantahan Pak Jokowi? Yah saya maklum saja lah. Tidak perlu didebatkan. Soalnya Pak Jokowi kan politisi juga. Butuh suara juga. Dan petahana memang selalu diuntungkan. Bisa membuat kebijakan populis atas beban APBN atau BUMN. Jadi saya maklum saja,” ucap Dradjad.

“Meski dalam hati bertanya, ini tergolong kebijakan sontoloyo atau tidak ya? He..he,” imbuh Dradjad.

Presiden Jokowi mengatakan, usulan pembebasan biaya jembatan yang sudah ada sejak tahun 2015 itu sudah melalui perhitungan dan pertimbangan serta masukan dari berbagai pihak, terutama tokoh masyarakat dan agama.

“Pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10).

“Sekali lagi, keputusan ini untuk rasa keadilan untuk masyarakat Madura. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Jalan Tol Suramadu kita ubah jadi jalan tol biasa,” tambahnya.

Untuk selanjutnya, menurut Jokowi, guna menanggung biaya perawatan akan menggunakan dana dari APBN. Menurutnya, APBN masih mampu membiayai perawatan Suramadu ke depan.

“Anggarannya dari APBN, anggaran dari APBN juga gak banyak, saya pikir sampai triliunan, tapi saya tanya sama PU, tapi ternyata [hanya] sampai Rp 120 miliar, APBN masih mampu kalau segitu,” ucap Jokowi.

Saat ditanya apakah negara merugi bila tol digratiskan, Jokowi menjawab, negara tidak menghitung hal tersebut dalam pandangan untung dan rugi.

“Negara tidak berhitung untung dan rugi, negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung,” ujar Jokowi.

Dia meminta agar segala hitung-hitungan dan kebijakan pemerintah tidak melulu dikaitkan dengan untung dan rugi. Menurutnya, negara menghitung sesuai keuntungan yang diterima masyarakat.

“Jangan kamu bawa itung-itungan selalu untung dan rugi, negara tidak akan berhitung seperti Itu, hitungannya makro, keuntungannya ada di masyarakat,” jelas Jokowi.