Kriminal

Hotel Alexis Ditutup Paksa Sore Ini

Hotel dan griya pijat Alexis
Hotel dan griya pijat Alexis, Jakarta, Senin (30/10/2017). (Foto: ANtara/Galih Pradipta)

Jurnalindonesia.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penutupan seluruh kegiatan usaha Hotel Griya Pijat Alexis pada hari ini, Kamis (22/3).

Penutupan itu tertuang dalam Surat Satpol PP DKI bertanggal 21 Maret 2018.

Dari surat tersebut, penutupan keseluruhan izin usaha hotel ini berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, dan juga Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Hotel Alexis pada tahun lalu ditindak karena diduga menyelenggarakan usaha prostitusi.

Rencananya, sebanyak 90 personel dari TNI/Polri dan 325 personel dari Satpol PP DKI Jakarta akan dikerahkan untuk menutup Hotel Alexis hari ini.

Wakil Kepala Satpol PP Hidayatullah membenarkan rencana penutupan tersebut saat dikonfirmasi awak media. Dia mengaku pihaknya telah berjaga di sekitar lokasi sejak pukul 11.00 WIB siang ini.

“Sudah berjaga sejak jam 11, saya tahu informasinya (akan ditutup) jam 4 sore ini, katanya sih,” kata Hidayatullah, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

Hidayatullah tak mau memberikan informasi lebih lanjut soal penutupan ini. Dia mengaku tak ada informasi apapun yang dia terima soal penutupan itu.

“Tanya ketua saja, saya disuruh monitor, yang rapat Pak Yani (Ketua Satpol PP), tanya dia,” katanya.

Hidayatullah mengatakan bisa saja dasar penutupan Hotel Alexis karena Pergub Tentang Penyelenggaran Usaha Pariwisata yang baru saja ditandatangani.

“Iya mungkin kali ya, saya blm jelas juga. Udah ya, mohon maaf deh. Gak usah panjang-panjang,” kata dia.

Diketahui, baru-baru ini Pemprov DKI menerbitkan Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata membuat penindakan terhadap pelanggaran di tempat hiburan malam makin tegas.

Jika ditemukan tiga jenis pelanggaran di tempat hiburan, yakni prostitusi, narkoba, dan perjudian, maka penutupan bisa dilaksanakan walau hanya berdasarkan laporan masyarakat dan media massa.