Nasional

Heboh Anggaran Rp 3 M untuk Tas Sembako Jokowi, Ini Faktanya

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo saat membagikan sembako kepada warga di Kampung Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6/2018). (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Jurnalindonesia.co.id – Setelah kupon pembagian sembako dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk warga sempat menuai kontroversi, kini giliran pengadaan tas sembako senilai Rp 3 miliar yang menjadi perbincangan.

Informasi soal tas sembako ini berasal dari situs LPSE Kemenkeu yang kemudian menjadi heboh di media sosial Twitter dan Facebook.

Di laman lpse.kemenkeu.go.id, informasi mengenai tas sembako tercantum dalam lelang ‘Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden’ dengan kode lelang 23246011. Pengadaan ini ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.

Nilai pagu paket Rp 3.000.000.000 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket Rp 600.000.000. Anggaran ini bersumber dari APBN.

Baca juga: Heboh Tas Sembako Rp 3 M, Fadli Zon Sebut Jokowi Presiden Rasa Capres

Sebelumnya, kupon sembako Jokowi dalam kunjungan kerja di Sukabumi juga sempat menjadi sorotan. Kupon tersebut bertuliskan “Kupon Sembako Kunjungan Presiden RI” berstempel Polres Sukabumi-Polsek Palabuhan Ratu.

Polri berdalih, pelibatan anggotanya itu hanya untuk membantu.

“Itu membantu. Jadi tim dari Presiden menitipkan, karena nggak sempat beliau, nggak sempat membagikan sendiri maka dititipkan demi keamanan. Maka diberikan kartu itu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Hotel Diradja, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018).

Sementara itu, Bawaslu telah mendapatkan laporan dari masyarakat soal pembagian sembako yang dilakukan Jokowi, namun laporan itu tidak masuk dalam laporan resmi. Bawaslu kemudian mengkaji bagi-bagi sembako Presiden Jokowi yang melibatkan aparat kepolisian.

“Pada saat ini kami sedang cek, sedang dikaji. Kami sedang dalami soal video yang viral, apakah boleh Presiden kasih sembako, apakah pantas Presiden begitu, wajar nggak sih itu?” kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Baca juga: Soal Tas Sembako Rp 3 M, PKS: Jangan Cederai Janji Nawacita, Pak Presiden Jokowi

Adapun Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko pun telah menyampaikan bantahan bahwa pembagian sembako saat kunjungan kerja Presiden Jokowi merupakan bagian dari kampanye menjelang Pilpres.

“Enggak ada upaya ke situ,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Moeldoko menegaskan, pembagian sembako saat kunjungan kerja Presiden bukan kali ini saja dilakukan, namun juga sudah sering dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Hanya, kata Moeldoko, metode pembagiannya yang berbeda.

Selain itu, Moeldoko mengatakan, anggaran untuk pemberian sembako ada di pos bantuan Presiden. Sehingga, Moeldoko melanjutkan, kegiatan pembagian sembako itu bisa dipertanggungjawabkan.

“Intinya sama pemerintahan sebelumnya memberikan bantuan-bantuan seperti itu, hanya metodenya berbeda, tapi kan sama saja,” ucapnya.

Terkait pelibatan kepolisian dalam pembagian sembako tersebut, Moeldoko mengatakan, hal tersebut dilakukan agar pembagiannya berjalan tertib. Sebab, kata dia, banyak kejadian ada massa yang pingsan atau meninggal karena berebut sembako.

“Itu sebetulnya untuk ketertiban saja. Sering kan kejadian membagikan sembako ada yang pingsan, ada yang meninggal. Mereka dilibatkan agar tertib,” ujarnya.

Loading...