Kriminal

Hakim: Jasriadi Saracen Tidak Terbukti Sebarkan Ujaran Kebencian

Jasriadi
Jasriadi berdialog dengan penasihat hukum usai mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Jumat (6/4/2018). (Foto: Antara/Rony Muharrman)

Jurnalindonesia.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan, Jasriadi, sosok yang disebut-sebut sebagai pentolan grup Saracen, terbukti tidak pernah melakukan melakukan ujaran kebencian.

Keputusan tersebut disampaikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Provinsi Riau, saat membacakan amar putusan vonis terhadap Jasriadi, Jumat (6/4/2018).

Majelis hakim menyatakan, opini yang selama ini telah terbentuk di masyarakat menyebut bahwa kelompok Saracen sebagai penyebar ujaran kebencian dan isu suku, agama, ras antargolongan (SARA) tidak terbukti. Hal tersebut disampaikan oleh hakim Riska, satu dari tiga majelis hakim dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Asep Koswara.

Hakim Riska mengatakan, sejak kasus Saracen bergulir, sejumlah media menuliskan bahwa Saracen adalah kelompok penyebar kebencian dan SARA. Sehingga dari situ opini melekat di masyarakat dan berakibat pada disintegrasi bangsa.

“Sejak kasus muncul di media, sudah terbentuk opini bahwa Saracen bersifat negatif untuk menyebarkan ujaran kebencian. Yang mengacu pada SARA, yang berakibat pada disintegrasi bangsa,” ujar hakim Riska.

Lebih lanjut hakim Riska menyatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan menyimpulkan bahwa tuduhan yang sejak awal kasus itu bergulir tidak terbukti. Jasriadi yang menjadi pengelola laman Saracen tidak terbukti mengunggah ujaran kebencian, termasuk menerima aliran dana ratusan juta rupiah seperti dituduhkan terhadap dirinya.

Begitu juga terkait tuduhan bahwa pria 33 tahun tersebut membuat 800 ribu akun Facebook anonim untuk menyebarkan ujaran kebencian dan SARA.

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta tersebut sebagaimana opini yang beredar selama ini,” imbuh hakim Riska.

“Terdakwa Jasriadi tidak terbukti menerima uang ratusan juta rupiah maupun membuat akun-akun anonim sebanyak 800 ribu,” ucapnya.

“Bahwa menjadi tugas dan kewajiban majelis hakim untuk menilai kebenaran keterangan saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh penyesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan penyesuaian alat bukti,” tambahnya.

Persidangan terhadap Jasriadi

Persidangan terhadap Jasriadi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Jumat (6/4/2018). (Foto: TribunPekanbaru/Ilham Yafiz)

Diketahui, kasus Saracen bergulir sejak Agustus 2017 silam. Jasriadi ditangkap oleh Mabes Polri di kediamannya, Jalan Kasa, Kota Pekanbaru. Pria berusia 33 tahun itu ditangkap setelah sebelumnya Polri meringkus dua orang lainnya, masing-masing Sri Rahayu Ningsih dan Muhammad Tonong.

Mereka disebut-sebut sebagai kelompok sindikat penyebar kebencian dan SARA. Jasriadi, yang disebut sebagai ketua kelompok tersebut, dituduh menerima aliran dana hingga ratusan juta rupiah dari pihak tertentu.

Namun, begitu kasus bergulir ke kejaksaan, dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum (JPU) sama sekali tidak menyebut Jasriadi mengunggah ujaran kebencian, SARA, dan menerima aliran dana. JPU Kejaksaan Negeri Pekanbaru hanya mendakwa Jasriadi melakukan akses ilegal terhadap akun Facebook Sri Rahayu Ningsih, yang telah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat.

Selain itu, Jasriadi juga didakwa melakukan pemalsuan identitas diri. Dalam perkara manipulasi data ini, JPU sebelumnya menuduh terdakwa Jasriadi melakukan pemalsuan kartu tanda penduduk atas nama Suarni, lalu mengubah nama saksi Suarni menggunakan aplikasi Photoshop menjadi Saracen. Namun, hakim menyatakan dakwaan itu tidak terbukti.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Jasriadi hanya terbukti melakukan akses ilegal media sosial Facebook dengan hukuman 10 bulan penjara. Hakim Asep Koswara sebagai pimpinan majelis menyatakan Jasriadi terbukti melanggar Pasal 46 ayat (2) juncto pasal 30 ayat (2) UU ITE.

Meski kemudian hanya divonis rendah, Jasriadi dan kuasa hukumnya, Dedi Gunawan, tetap menyatakan banding.

“Saya menolak atas putusan ini karena banyak hal yang bertolak belakang. Ini akan saya perjuangkan karena ini menyangkut jasa penyedia layanan dan jasa penggunanya,” kata Jasriadi ke awak media.

Sementara itu, kuasa hukum Jasriadi, Dedi Gunawan, menilai bahwa perkara yang menjerat kliennya sejak awal ditangkap oleh Mabes Polri hingga putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini penuh rekayasa.

“Ini sarat kepentingan dan penuh rekayasa,” kata Dedi, dikutip Antara, Jumat (6/4).

Dedi mengatakan, ini bukan persoalan ringan atau beratnya vonis yang diterima kliennya. Namun, kata dia, untuk membuktikan bahwa kasus Saracen itu penuh dengan rekayasa dan sarat kepentingan.

Pertama, dia menjelaskan Saracen disebut-sebut sebagai grup penyebar kebencian dan isu SARA. Selain itu, Jasriadi bersama sejumlah pelaku lainnya disebut menerima aliran dana ratusan juta rupiah.

“Persoalannya, dari sekian banyak dakwaan tidak ada yang terbukti. Justru hanya satu yang kata hakim sah dan meyakinkan terbukti, ilegal akses,” ujarnya.

Dedi menilai ada pihak dan aktor intelektual yang menunggangi kasus tersebut hingga di-blow up sedemikian rupa, meskipun pada kenyataannya seluruh tuduhan yang dialamatkan ke Jasriadi dimentahkan berdasarkan fakta persidangan. Dia mengklaim mengetahui aktor intelektual tersebut.

“Ini sengaja dari awal dibesar-besarkan oleh orang yang punya kepentingan dalam persoalan ini. Kita tidak akan sampaikan pada kesempatan ini, tapi kita tahu siapa intelektual dibalik ini,” urainya.

Lebih lanjut, Dedi yang merupakan bagian dari tim advokasi muslim Jasriadi mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk melaukan gugatan hukum terhadap aktor intelektual dimaksud.

“Kami sudah wacanakan dan diskusi persoalan itu. Kalau bisa dibuktikan secara hukum akan kami lakukan,” tuturnya.