Uncategorized

Gugatan Koruptor ke Pakar IPB Dinilai sebagai Gugatan Gila dan Menghina Akal Sehat

Jurnalindonesia.co.id – Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, gugatan yang dilayangkan terhadap dua pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) oleh koruptor tindakan yang berlawanan dengan akal sehat. Dan juga menjadi preseden buruk dalam dunia peradilan.

“Apakah ini terobosan hukum? Bukan, ini jelas penghinaan terhadap akal sehat,” ujar Abdul Fickar kepada Kompas.com, Kamis (11/10/2018).

Menurut Fickar, Peran ahli dalam suatu perkara hukum tak menentukan kalah menang atau dihukum tidaknya seorang terdakwa. Keterangan ahli tak jauh berbeda dengan konsultan, yakni memberi penjelasan atas suatu kasus atau peristiwa berdasarkan keahliannya.

Keterangannya pun bersifat voluntaire (sukarela) boleh digunakan boleh tidak oleh hakim.

“Gugatan atau tuntutan kepada seorang ahli menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan karena sedikit banyak akan berpengaruh pada keberanian seseorang ahli membantu memperjelas jalannya peradilan agar tidak terjebak menjadi peradilan sesat,” ujarnya.

Fickar pun meminta kepada para advokat untuk memberikan penyuluhan penyadaran dan pengertian terhadap kliennya mengenai peranan ahli ini. Jangan sampai pengacara justru membujuk kliennya menggugat atau menuntut saksi ahli.

Sebelumnya, dua Pakar IPB diberitakan digugat karena kesaksiannya sebagai ahli dinilai merugikan pihak yang berperkara di pengadilan.

Dua ahli IPB itu adalah Bambang Hero Saharjo digugat oleh PT JJP dan Basuki Wasis digugat oleh terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Total gugatan kepada keduanya sebesar Rp 3,51 triliun.

Basuki Wasis sebelumnya dihadirkan oleh jaksa KPK sebagai saksi ahli dalam persidangan terhadap Nur Alam di Pengadilan Tipikor Jakarta. Basuki diminta oleh KPK untuk menghitung kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan Nur Alam.

Namun, Nur Alam keberatan dengan keterangan Basuki Wasis dan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cibinong.

Eks politikus PAN itu tidak terima dengan kesaksian Basuki yang memberatkannya.

Nur Alam

Terdakwa kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Nur Alam. (Foto: detikcom/Agung)

Berdasarkan data yang redaksi himpun, Nur Alam duduk di kursi pesakitan dengan sejumlah dakwaan. Nur Alam dinilai mengeluarkan izin tambang yang merusak alam. Dari izin yang melanggar hukum itu, Nur Alam mendapatkan pundi-pundi uang sehingga negara merugikan triliunan rupiah.

“Perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,3 triliun,” dakwa jaksa KPK.

Dan untuk meyakinkan majelis hakim, KPK menghadirkan orang yang ahli di bidangnya soal lingkungan hidup. KPK pun meminta bantuan ke Basuki. Atas permintaan KPK, Basuki lalu melakukan kerja-kerja akademis keilmuan untuk menghitung dampak penambangan di Sultra.

Pada 4 Oktober 2017, Basuki membuat Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Basuki, perbuatan yang dilakukan Nur Alam yang telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT AHB seolah-olah sesuai prosedur, membuat kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan, padahal semua proses persetujuan yang dilakukan oleh Nur Alam bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT AHB sebesar Rp 2,7 triliun.

Laporan tersebut kemudian digunakan oleh KPK sebagai dasar untuk menuntut Nur Alam. KPK pun menuntut Nur Alam selama 18 tahun penajra.

Di tingkat pertama, Nur Alam dihukum 12 tahun penjara. Hukuman itu diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan ahli Dr Ir Basuki Wasis, M.Si pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) terbukti tindakan terdakwa yang memberi persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang kemudian menjadi Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanpa prosedur yang semestinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar,” putus majelis.

Vonis itu diketok oleh Elang Prakoso Wibowo, M Zubaidi Rahmat dan I Nyoman Adi Juliasa. Vonis diketok dengan suara bulat.

Nur Alam belakangan tidak terima dengan laporan Basuki dan menggugat Basuki sebesar Rp 3,01 triliun. Yaitu Rp 1 miliar untuk kerugian materiil, dan Rp 3 triliun untuk kerugian immateril Nur Alam.

Menanggapi gugatan ini, KPK menyebutnya sebagai gugatan gila.

“Kerugian yang diminta kepada ahli, kepada Pak Basuki Wasis, itu gila juga. Ada Rp 1 miliar lebih plus kerugian imateriil sampail Rp 3 triliun. Anehnya, yang disangkakan itu sudah terbukti di pengadilan tingkat pertama dan banding. Bahkan kesaksian pak Basuki Wasis dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengadilan. Saya berharap pada masyarakat agar kita selalu memperhatikan semua proses yang terjadi di pengadilan, termasuk pada Badan Pengawas di MA, dan Komisi Yudisial untuk memperhatikan proses ini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Kasus ini masih bergulir di PN Cibinong.

KOMPAS/DETIKCOM

Loading...