Nasional

FPI: Selama Pemerintah Tidak Zalim Sama Rakyat, Tidak Ada ISIS di Indonesia

Ketua Bidang Hisbah FPI, Awit Masyhuri
Ketua Bidang Hisbah FPI, Awit Masyhuri . (Foto: istimewa)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Bidang Hisbah Front Pembela Islam Awit Masyhuri menilai, banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan Iraq and Syria Islamic State (ISIS) tak perlu ditanggapi serius.

Dia berpendapat, itu sudah menjadi hak seseorang jika ingin berlabuh kemanapun yang mereka inginkan.

“Yang mau gabung ISIS itu hak individu dia. Selama pemerintah Indonesia tidak zalim sama rakyatnya, Insya Allah tidak ada itu ISIS di Indonesia,” kata Awit kepada CNN Indonesia, Kamis (19/3/2015).

Menurutnya, keberangkatan WNI ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS adalah karena dorongan ideologi. Terkait ekonomi atau tawaran yang diberikan ISIS, hal itu ibarat hadiah kesekian.

Dorongan ideologi, kata Awit, adalah faktor yang lebih kuat dibandingkan faktor ekonomi atau tawaran materi apapun yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk pergi medan tempur.

“Ini saya lihat lebih ke ideologi yang dominan,” katanya.

Secara pribadi, Awit sendiri belum memutuskan apakah dirinya mendukung atau tidak tindakan ISIS. Dia mengaku belum menemukan titik kebenaran dan pesan jihad ISIS.

“Saya belum menyatakan benar atau tidak, saya belum temukan benang merahnya ISIS ini apa,” katanya.

Awit pun menyinggung soal wacana pencabutan kewarganegaraan oleh pemerintah atas WNI yang terlibat atau bergabung dengan ISIS. Dai menganggap hal itu terlalu berlebihan. Bahkan, bisa jadi WNI yang diputus kewarganegaraannya merasa senang.

“Pemerintah jangan sombong cabut kewarganegaraan, dekati ulama atau habib dan lainnya untuk konsultasi. Yang menolak ISIS jangan meremehkan mereka yang masuk ISIS, nanti mereka malah bereaksi keras,” ujar Awit.

Soal pencabutan status kewarganegaraan bagi WNI ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman. Saat ini BIN tengah mengupayakan agar dibuat aturan yang lebih tegas terhadap WNI yang secara tegas mendukung ISIS maupun kelompok radikal lainnya.

“Karena ada beberapa negara lain yang sudah mengeluarkan aturan itu, bagi mereka yang sudah jelas-jelas keluar, mereka dicabut kewarganegaraannya. Bagi mereka yang sudah jelas-jelas bergabung dengan ISIS, pulang juga ada permasalahan hukum yang dia tindak lanjuti,” kata Marciano di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/03/2015).

Marciano mengatakan, pihaknya akan membicarakan usul ini dengan menteri terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya rasa ke Kementerian Hukum dan HAM nanti sebaiknya ini ditanyakan,” ujarnya.

Loading...