Ekonomi dan Bisnis

Faisal Basri Sebut Pembangunan Tol Trans Sumatera adalah Proyek Sesat, Ini Bantahan Dirjen Bina Marga

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, meninjau pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Rabu (2/3/2016).

Jurnalindonesia.id – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebutkan pembangunan Tol Trans Sumatera merupakan proyek sesat karena berdampak buruk untuk Pulau Jawa.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika forum diskusi “Pungli Jembatan Timbang” di Hotel Atlet Century Park Jakarta, Selasa pekan lalu.

“Trans Sumatera ini proyek sesat dan akan menambah beban Pulau Jawa (terkait arus logistik) dan ini juga merupakan kontradiksi karena Trans Sumatera ini dibangun kan untuk menopang Jembatan Selat Sunda yang sudah dibatalkan Presiden Jokowi,” ungkap Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Morwanto mengatakan bahwa tidak benar jika proyek pembangunan Tol Trans Sumatera sesat dan hanya menambah masalah di Pulau Jawa.

Menurut dia, Tol Trans Sumatera justru akan berdampak positif pada ekonomi Sumatera khususnya dan Jawa pada umumnya.

“Sepertinya kurang tepat ya karena Trans Sumatera ini juga buat menghidupkan ekonomi di Sumatera bersama dengan tol laut yang terus kami kembangkan,” imbuh Arie.

Selain itu, sambung Arie, keberadaan Tol Trans Sumatera membuat pergerakan ekonomi terutama logistik di dalam Pulau Sumatera akan lebih mudah dan cepat.

Sedangkan untuk langsung ke Pulau Jawa praktis hanya Lampung saja antara Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalan Tol Trans-Sumatera terdiri dari 24 ruas yang membentang dari Bakauheni hingga Aceh.

Dari total 24 ruas yang direncanakan, pemerintah melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015 memprioritaskan 8 ruas selama lima tahun mulai dari tahun 2014 hingga 2019, yang pengerjaannya diserahkan kepada PT Hutama Karya (Persero).

Meliputi Medan-Binjai 17 kilometer, Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer, Pekanbaru-Dumai 131 kilometer, dan Bakauheni-Terbanggi Besar 140 kilometer.

Kemudian Terbanggi Besar-Pematang Panggang dengan panjang 100 kilometer, Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 85 kilometer, Palembang-Tanjung Api-Api 90 kilometer, dan Tebing Tinggi-Kisaran dengan panjang 60 kilometer.

Selain itu, ada pula tiga ruas tambahan yakni Banda Aceh-Medan, Padang-Pekanbaru, dan Tebing Tinggi-Parapat dengan total panjang 770 kilometer.