Daerah, Nasional, NTB

Fahri Minta Pemerintah Jujur Kalau Memang Gak Sanggup Tangani Bencana Lombok

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Jurnalindonesia.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah melalui akun twitter-nya @Fahrihamzah mengunggah dua screenshot gambar yang diduga surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Surat tertanggal 20 Agustus 2018 bernomor 977/6131/SJ itu isinya mengenai bantuan keuangan untuk Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dan ditujukan kepada Gubernur KDH (kepala daerah) Provinsi.

Dalam surat tersebut tertulis permintaan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemprov NTB yang saat ini tengah menghadapi krisis akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.

“Ada yg kirim ke saya dua buah surat dari Kemendagri meminta agar Pemda-pemda membantu Bencana NTB. Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tanggal 20 Agustus waktu Jakarta,” tulis Fahri di akun Twitter-nya pada 20 Agustus 2018.

“Kalau benar, intinya: Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada Pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan Pemda NTB yang diambil dari sisa lebih (Silpa) APBD setiap daerah,” lanjutnya.

Foto: istimewa

Foto: istimewa

Fahri pun menyertai kicau itu dengan catatan bahwa tiap daerah memiliki Silpa yang berbeda-beda. Dengan demikian, kata dia, jumlah nominal bantuan tidak optimal.

Poin keempat dalam surat Kemendagri itu memang menyatakan bahwa penyediaan anggaran antara lain untuk pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pemberian bantuan juga bisa dilakukan dengan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau melalui penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan sejumlah hal.

“Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu belum tentu mendapat sambutan dari Pemda lain karena kondisi keuangan Pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional,” kata Fahri.

Baca: Sektor Pariwisata Jadi Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional di Lombok

Fahri menilai, jika benar ada upaya seperti itu dari Kemendagri, maka hal ini mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan.

“Sehingga lagi-lagi harus “meminta ke daerah”. Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?,” cuitnya.

“Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumber daya masyarakat saja. Negara enggak usah ikut. Kalau memang enggak sanggup,” lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah menjelaskan alasan belum ditetapkannya status bencana nasional terhadap gempa yang terjadi di Lombok.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sektor pariwisata menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional terhadap gempa di Lombok.

Menurutnya, Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar jika bencana di Lombok tersebut dinyatakan sebagai bencana nasional.

“Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok, tapi bisa ke Bali, dampaknya luar biasa yang biasanya tidak diketahui oleh publik,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8).

“Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak,” lanjutnya.

Mantan Wakil Ketua DPR itu menambahkan, penetapan status bencana nasional benar-benar bisa menutup pintu wisatawan tidak hanya dari dalam tapi juga luar negeri ke seluruh Pulau Lombok hingga Bali.

“Jadi supaya tidak salah karena begitu bencana nasional dampaknya luar biasa,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, bencana letusan Gunung Agung di Bali menjadi salah satu contoh tak perlu menetapkan status bencana nasional.

“Pengalaman kami waktu di Bali, begitu dibilang bencana nasional, langsung (turun), lari. Padahal treatment-nya sama aja,” ucapnya.

Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa pemerintah pusat akan tetap membantu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menanggulanggi bencana alam di Lombok layaknya menangani bencana nasional.

Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa penetapan bencana nasional harus memuat indikator, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

CNN INDONESIA

Loading...