Kriminal

Emak-emak yang Sebar Isu “Jokowi Akan Hapus Kurikulum Agama” Diduga Kabur dari Sulsel

Sampai saat ini polisi masih menyelidiki video viral mengenai seorang perempuan beratribut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkampanye dengan menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan menghapus kurikulum agama dan menghapus pesantren.

“Masih dalam penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Kombes Pol Dicky Sondani, seperti dikutip detikcom, Selasa (12/3/2019).

Namun, pihak kepolisian menduga pelaku yang ada di video tersebut sudah tidak ada di Sulawesi Selatan, tempat video tersebut diduga direkam.

“Sepertinya ibu itu tidak berada di Sulsel,” kata Dicky.

Baca: PKS Tak Kenal Emak-emak yang Sebar Isu Jokowi Akan Hapus Pelajaran Agama

Dalam video viral tersebut, perempuan yang mengenakan hijab itu menyebut pemerintahan Jokowi akan menghapus kurikulum agama dan menghapus pesantren.

“Kalau kita pilih Prabowo itu, kita pikirkan nasib agama kita, anak-anak kita walaupun kita tidak menikmati.Tapi besok lima tahun atau 10 tahun akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya,” kata ibu tersebut.

“Itu Kan salah satu programnya mereka. Yang pertama, pendidikan agama di hapus di sekolah sekolah. Terus rencananya mereka itu menggantikan pesantren Itu akan menjadi sekolah umum dan berbagai macam cara untuk ini,” imbuhnya.

Sebelum melanjutkan pembicaraannya, si pemilik rumah langsung memotong dan meminta izin untuk keluar rumah dengan alasan ada urusan.

“Selesai mi dulu di..tabe ka buru buru ka ini,” kata pemilik rumah yang bersuara seorang pria itu dalam dialek Bugis.

Pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri sudah memberi tanggapan mengenai polemik video tersebut. Ketua DPW PKS Sulsel Surya Darma menegaskan bahwa pihaknya tidak mengenal ibu tersebut.

“Maaf, saya no comment. Ibu di video saya tidak kenal. Bagusnya dilacak sama asal di mana Dinda dapat pertama kali video ini,” kata Surya kepada detikcom, Selasa (5/3/2019).

Mengenai logo PKS yang dikenakan oleh ibu tersebut, Surya pun enggan mengomentari.

“Saya juga tidak tahu apakah itu pencatutan logo,” kata Surya.

Yang pasti, lanjut Surya, kampanye yang dilakukan pihaknya tetap berada dalam koridor hukum. Dia menegaskan PKS tidak memproduksi konteks hoaks selama kampanye.

“PKS normatif saja. Kampanye dukungan untuk Prabowo tetap harus ada dalam koridor hukum dengan tidak bikin black campaign. PKS tidak boleh produksi hoaks dan fitnah, meski suhu politik sudah sangat panas,” tegas Surya.