Politik

DPR Klaim Verifikasi Faktual Justru Permudah Calon Independen

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Riza Patria mengakatakan pihaknya tak bermaksud mempersulit calon perseorangan dengan membuat aturan verifikasi faktual dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, justru norma baru ini dapat mempermudah calon independen untuk mendata pendukungnya.

“Jadi jika memang si pendukung ini ingin memberikan dukungannya dan belum terdata, ya datang saja ke PPS (Panita Pemungutan Suara),” kata Riza di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6).

Aturan verifikasi faktual ada dalam revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam UU tersebut, aturan verifikasi dukungan calon perseorangan diperberat dengan metode sensus.

[otw_shortcode_button href=”http://jurnalpolitik.com/2016/06/09/dpr-klaim-verifikasi-faktual-justru-permudah-calon-independen/” size=”large” icon_position=”left” shape=”square” target=”_blank”]BACA SELANJUTNYA[/otw_shortcode_button]