Uncategorized

DKI Jakarta Raih Indeks Demokrasi Tertinggi Versi BPS

Ilustrasi: Suasana saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (18/11/2018). (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Jurnalindonesia.co.id – Provinsi DKI Jakarta meraih nilai tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia 2017 . Disusul berturut-turut kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung.

Acara pemberian penghargaan itu digelar oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Kamis (13/12).

Menurut penilaian BPS dan Kemenkopolhukam, Jakarta menempati urutan pertama dalam mengimplementasikan proses demokrasi dengan baik.

Posisi DKI Jakarta disusul oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Bangka Belitung masing-masing menempati posisi tiga dan empat.

Keempat provinsi itu memiliki nilai indeks demokrasi di atas 80 berdasarkan penilaian BPS.

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan hasil penilaian dari pemerintah pusat terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi seluruh Indonesia.

Penilaian terhadap kondisi demokrasi ini telah dilakukan sejak 2009. Aspek-aspek yang diukur adalah penjaminan terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil.

Metode penilaian indeks demokrasi suatu wilayah dilakukan berdasarkan pemberitaan media massa, review dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan para stakeholder.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dalam sambutannya menilai kondisi demokrasi Indonesia kini sudah lumayan baik.

Ia mengatakan demokrasi di Indonesia turut didukung kondisi stabilitas keamanan yang kondusif sehingga bisa berjalan dengan baik.

Wiranto juga mengutip data dari Global Law and Order pada 2018 yang mengatakan Indonesia menempati peringkat sembilan negara teraman di dunia meski menganut sistem demokrasi.

“Demokrasi di Indonesia ini sudah lumayan baik, demokrasi tanpa stabilitas keamanan, stabilitas keamanan itu bisa menunjukkan demokrasi bisa berjalan baik,” kata mantan Panglima ABRI itu.

Lebih lanjut Wiranto mengatakan bahwa Indonesia masih sangat ‘muda’ dalam menerapkan sistem demokrasi.

Indonesia menerapkan sistem demokrasi usai rezim Orde Baru runtuh pada Mei 1998 lalu. Wiranto mengatakan dengan usia demokrasi yang masih muda itu Indonesia masih berproses menuju suatu kondisi demokrasi yang ideal.

“Tapi berprosesnya ini masih sehat. Jangan sampai kemudian ada orang kita sendiri yang mengatakan bahwa kita gagal. Tidak, oleh karena itu ayo apa yang telah kita hasilkan kita rawat sama-sama,” ungkapnya.

CNN INDONESIA