Ekonomi dan Bisnis, Kriminal

Ditangkap 13 Pekerja Ilegal asal Tiongkok di Pembangunan Tol Pemalang-Semarang

Disnakertrans Jateng OTT 13 TKA Ilegal Asal Tiongkok Bekerja di Proyek Jalan Tol di Pekalongan, Kamis (21/12/2017).

Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mengamankan 13 tenaga kerja asing (TKA) illegal asal Tiongkok. Mereka bekerja di sektor konstruksi proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Pekalongan.

Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jateng, Budi Prabawaning Dyah mengungkapkan, pengamanan dilakukan pada Kamis (21/12) di Pekalongan, oleh Satuan Pengawasan Ketenaga kerjaan (Satwasker) Wilayah Pekalongan. Operasi ini dipimpin Kasatwasker Pekalongan, Budiono.

“OTT (perasi tangkap tangan) itu diawali adanya laporan atau aduan dari masyarakat, bahwa di perumahan tempat mereka tinggal, sering ada kegaduhan karena keberadaan TKA China 18 orang. Maka, petugas turun dan membawa 18 orang itu untuk dimintai keterangan,” jelas Budi Jumat (22/12).

Dari hasil pemeriksaan, 18 TKA tersebut diketahui bekerja di proyek pembangunan jalan tol Pekalongan-Batang. Proyek tersebut dikerjakan BUMN, PT Waskita Karya.

Sementara, dari pemeriksaan dokumen, diketahui hanya lima TKA tersebut yang memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kemenaker RI. Namun, izin lokasi kerja dua orang di antaranya, bukan di wilayah Jawa Tengah.

“Artinya, dari sisi ketenagakerjaan, 13 orang itu illegal,” tegasnya.

Menurut Budi, pihaknya sudah melakukan komunikasi ke pihak penyedia tenaga kerja tersebut.

Perusahaan bernama PT Geotekindo itu ada di Jakarta. Surat resmi telah dikeluarkan berupa rekomendasi untuk mengeluarkan para TKA tersebut.

“Surat resmi dikirim ke imigrasi dan perusahaan bahwa mereka tidak dilengkapi dokumen maka harus dikeluarkan. Apalagi, mereka bekerja sudah sekitar 5 bulan,” katanya.

Mengenai deportasi dari Indonesia, kata Budi, hal itu adalah kewenangan pihak imigrasi. Jika ternyata dokumen yang dimiliki, baik paspor maupun visanya tidak sesuai, maka dapat dideportasi.

“Itu kewenangan pihak Keimigrasian. Kami hanya sebatas (mengurusi) izin kerja,” kata Budi.
Menurutnya, Disnaker Jateng bertindak tegas terhadap para TKA ini. Meskipun mereka bekerja di PT Waskita yang merupakan perusahan milik pemerintah namun ketika ada pelaggaran, tetap ditindak.

“Kita sama-sama dari pemerintah tapi kalau dari sisi ketenaga kerjaan tidak sesuai, ya wajib kami tindak,” tegasnya.

Budi memperkirakan, masih banyak TKA ilegal di Jateng. Namun, pihaknya kesulitan melakukan pengamanan tanpa informasi untuk kemudian ditindak lanjuti masuk ke tempat kerja.

“Kami akan menyisir beberapa lokasi lagi kalau memang ditemukan maka langsung ditindak. Intinya, surat-surat harus lengkap dan dia harus bisa berbahasa Indonesia,” tegasnya.

Menurut Budi, biasanya, TKA Ilegal datang hanya bermodal paspor dan menggunakan visa kunjungan atau wisata. Seraya menunggu proses keluarnya IMTA, mereka sudah bekerja.

“Tapi, dalam hal ini, ketika IMTA nggak ada, maka wajib dikeluarkan. Yang paling banyak memang dari China. Tahun ini, Kasus serupa juga kami temukan di Cilacap, Jepara, Magelang, dan Wonogiri,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Humas PT Waskita Karya Afriyadi, enggan berkomentar. “Besok pagi saja, mas,” ujar Afriyadi lewat pesan singkat yang diterima Tribun Jateng.

Begitu pula Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, Ibnu Chuldun. Ibnu tidak menjawab panggilan telepon maupun pesan singkat yang dikirimkan Tribun Jateng.

Siap Bantu Turun Lapangan

Ketua Komisi E DPRD Jateng, AS Sukawijaya atau akrab disapa Yoyok Sukawi, mengapresiasi penanganan TKA ilegal itu. Pihaknya juga menyayangkan masih adanya TKA ilegal, padahal pintu-pintu masuk ke Indonesia pengawasannya sudah terbilang ketat.

Namun, ia juga menyoroti adanya kerjasama antara Indonesia dengan China untuk menggenjot pembangunan infrastruktur berupa jalan tol. “Tapi, ini justru malah disalahgunakan dan marak TKA ilegal. Adanya kebebasan itu dimanfaatkan, masuk menggunakan visa wisata, ternyata bekerja. Ini tentu merugikan pemerintah,” katanya.

Pihaknya mendorong Disnaker Jateng lebih banyak melakukan kegiatan pembinaan di lapangan. Kegiatan pengawasan harus terus diperbanyak. Pihaknya pun siap mendukung lewat angaran APBD. “Kami di Komisi E juga akan ikut turun ke bawah untuk melakukan pengawasan pada TKA,” ungkap Yoyok.

TRIBUNNEWS