Nasional

Dinilai Sarat Kepentingan Politik, Ma’ruf Amin Larang Umat Islam Ikut Aksi 212

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), KH Ma'ruf Amin.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), KH Ma'ruf Amin.

Jurnalindonesia.id – Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa 21 Februari (212) besok. Bahkan, Kiai Ma’ruf menyebut aksi itu sangat kental dengan aroma politis.

“Saya berulangkali menyampaikan hal ini, bahwa saya tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri ikut demo 212 karena demo itu sangat politis,” tegas Kiai Ma’ruf dalam pertemuan tokoh NU se-Madura, di Sampang, Madura, Jawa Timur belum lama ini.

Selanjutnya cicit ulama besar Syeikh Nawawi Al-Bantani itu mengaku telah menginstruksikan kepada umat Islam khususnya warga Nahdliyin agar tidak ikut turun dalam aksi yang rencananya dipusatkan ke Gedung DPR RI itu.

Ajakan itu juga sudah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam pertemuan di Pondok Pesantren Tanara (Banten) beberapa waktu lalu. “Saya akan melarang, umat Islam ikut demo yang bernuansa politik,” terangnya.

Baca: Aksi 21 Februari, FPI dan GNPF MUI Tidak Ikut-ikutan

Pertemuan dengan ulama NU se-Madura itu dihadiri oleh tokoh-tokoh NU dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Para tokoh warga Nahdliyin mempertanyakan banyak hal, di antaranya terkait masalah Ahok.

Kiai Ma’ruf mengakui, terkait persoalan Ahok memang tidak bisa dipungkiri, fatwa MUI punya peran cukup dominan. Namun hal itu, sudah dijelaskan dalam diskusi di Mabes Polri. Dalam diskusi itu, dirinya hadir sebagai Ketua MUI. Saat itu dijelaskan tentang peran atau fatwa Majelis Ulama, apakah fatwa itu berhukum positif atau bukan. Ini menjadi diskusi yang hangat. Kalau dilihat dari segi syar’i, fatwa itu ilzam. Secara Syariah mengikat umat Islam.

“Apalagi dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas kekuasaan yang memang dipercaya. Majelis Ulama selalu diminta oleh pemerintah untuk memberikan fatwanya dalam banyak hal. Oleh karena itu saya katakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ada yang dikeluarkan atas perintah undang-undang,” jelasnya.