Daerah, Jawa Timur, Kriminal

Diduga Selewengkan Dana Hibah, 18 Pengurus NU Banyuwangi Diperiksa

Kantor PCNU Banyuwangi. (Foto: Banyuwangi.nu.or.id)

Jurnalindonesia.co.id – Sejumlah pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Banyuwangi diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Rabu (21/2/2018).

Pemeriksaan tersebut terkait dugaan penyelewengan dana hibah yang digelontrokan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) sebesar Rp 16,9 miliar.

Anggota Satsus Tipikor Jatim, Nurhadi mengatakan, ada 18 oknum pengurus yang sedianya akan diperiksa, namun baru 8 orang yang hadir. Mereka terdiri dari unsur Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU), Lembaga Falakiyah NU, dan Rumah Sakit Nahdhatul Ulama (RSNU) Mangir Rogojampi.

Kendati demikian, Nurhadi enggan menyebutkan nama-nama pengurus NU yang diperiksa tersebut.

“Yang kami tahu dari sprint (Surat Perintah) ada 18 orang dan yang hadir 8 orang. Pemeriksaan ini dilakukan hari ini sampai besok,” kata Nurhadi, dilansir dari Timesindonesia.co.id.

Proses penyidikan dilakukan sejak pukul 08.00 hingga 15.00 dan akan dilanjutkan keesokan harinya, Kamis (22/2/2018).

Diduga Selewengkan Dana Hibah, 18 Pengurus NU Banyuwangi Diperiksa

Seorang perwakilan Lembaga Falakiyah NU saat keluar dari Aula Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Rabu (21/2/2018). (Foto: Hafil Ahmad/TIMES Indonesia)

Sementara itu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Banyuwangi, Sugiawan menjelaskan, yang melakukan pemeriksaan terhadap para pengurus NU tersebut adalah tim khusus yang dibentuk oleh Kejati Provinsi Jawa Timur. Pihaknya mengaku hanya membantu melakukan pemanggilan terhadap nama-nama yang akan disidik.

“Kami hanya membantu saja sifatnya dan dilibatkan dalam pemeriksaan,” kata Sugiawan di kantornya.

Berdasarkan data yang dihimpun, PCNU Banyuwangi telah mendapatkan dana hibah dari Pemkab Banyuwangi 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2016 sebesar Rp 12,8 miliar dan medio 2017 sejumlah Rp 16,9 miliar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2016 pasal 1 ayat 14 tertulis “Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.

Sementara itu, seorang yang mengaku dari Lembaga Falakiyah NU, Hakim, enggan memberikan komentar usai menjalani pemeriksaan di aula Kejari Banyuwangi.