Daerah, DIY Yogyakarta, Pendidikan

Diduga Berafiliasi dengan HTI, 2 Dosen UGM Dinonaktifkan

Foto: Mpkd.ugm.ac.id

Jurnalindonesia.co.id – Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menonaktifkan dua dosen Fakultas Teknik dari jabatan struktural kampus. Mereka diduga berafiliasi dengan organisasi terlarang HTI.

Langkah UGM tersebut diambil setelah diadakan pertemuan antara pimpinan universitas, termasuk senat akademik, dan dewan guru besar, dengan dua dosen tersebut pada Jumat (08/6/2018) sore.

“Kedua dosen akan segera dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural mereka emban saat ini,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani, Jumat (8/6/2018) dilansir detikcom.

“Pimpinan universitas telah berdialog dan mendengarkan penjelasan dari kedua dosen berkaitan dengan pandangan mereka terhadap Pancasila,” jelas Iva.

Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani.

Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani.

Iva menjelaskan, hasil dialog tersebut akan segera diserahkan ke DKU. Setelahnya, pimpinan kampus akan menunggu hasil rekomendasi dari Dewan Kehormatan Universitas (DKU), rekomendasi tersebut akan dijadikan pertimbangan utama dalam mengambil langkah selanjutnya.

“(Keduanya) dinonaktifkan dari jabatan strukturalnya sebagai kepala departemen dan kepala laboratorium (di Fakultas Teknik UGM),” pungkasnya.

Sebelum pertemuan tersebut, Rektor UGM, Panut Mulyono, sempat mengatakan bahwa salah satu yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu adalah keinginan untuk mengajak kedua dosen itu kembali ke Pancasila.

“Selagi bisa dikembalikan atau tindakannya ke jalan yang lurus kita kembalikan hatinya (kembali ke Pancasila),” kata Panut kepada wartawan di Gedung Pusat Balairung UGM, Jumat (8/6/2018).

Baca juga: Terkait Postingan Tentang HTI, Guru Besar Undip Dicopot Sementara

Rektor UGM, Panut Mulyono

Rektor UGM, Panut Mulyono. (Foto: Media Indonesia)

Menurut Panut, jika benar kedua dosen itu simpatisan HTI, maka pihak kampus akan meminta rekomendasi DKU. Panut menjelaskan, pihaknya tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi ke kedua dosen tersebut. Sebab, mekanisme yang berlaku di UGM terkait sanksi harus dirumuskan oleh DKU.

“PU (Pimpinan Universitas) bisa saja kalau memang dari diskusi itu menguat (keduanya simpatisan HTI), kan bisa saja sambil ini diproses ke DKU kami memberhentikan sementara dari jabatan yang ada,” ucapnya.

“Nanti kan akan keluar (keputusan) dari DKU, itu yang akan menjadi keputusan yang menjadi rekomendasi untuk kita tindaklanjuti,” lanjutnya.

Meski bisa memberhentikan sementara, namun Panut tak memiliki kewenangan mencabut status keduanya sebagai dosen. Sebab, hanya pihak Kemenristekdikti yang bisa memecat kedua dosen tersebut.

“Rektor, wakil rektor, wakil dekan tidak bisa (memberhentikan keduanya sebagai dosen). Bisanya mengusulkan (ke Kemenristekdikti),” tutupnya.

8 Dosen UGM Berafiliasi dengan HTI

Sebelumnya, sempat merebak kabar yang menyebut ada 8 pengajar di UGM yang berafiliasi dengan HTI. Isu tersebut meluas pasca terungkapnya sebuah dokumen berjudul “Daftar Pengurus HTI se-Indonesia”. Dalam dokumen tersebut, tercatata 8 dosen UGM menjadi anggota dan simpatisan HTI.

Akademisi UGM itu adalah AWH; RB (dosen FEB); IAF (dosen Sekolah Vokasi); H (dosen Fakultas Psikologi); HA (dosen MIPA); NH (dosen Fisika); MKR (Teknik Fisika); dan N (dosen Teknik Mesin). Mereka ada yang jadi pengurus dan juga simpatisan.

Sebagaimana dilaporkan laman Metrotvnews.com, Kamis 20 Jul 2017, dosen berinisial MKR mengakui bahwa dirinya memang anggota HTI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Saya bertanggung jawab di Bantul, di DPD (HTI) Bantul,” ujar MKR kepada Metrotvnews.com di Kantor Program Studi Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik UGM, Kamis, 20 Juli 2017.

Baca juga: Guru Besar Undip Bantah Disebut Anti-NKRI: Saya Pengajar Pancasila Selama 24 Tahun

Dokumen yang menyebut dosen UGM sebagai pengurus HTI DIY. (Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

MKR mengkonfirmasi bahwa nama-nama dalam dokumen tersebut menjadi anggota ataupun simpatisan HTI DIY. Selain UGM, ada pula sejumlah nama akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta.

Menurut MKR, masalah hukum pembubaran HTI belum selesai. Ia mengatakan pembubaran HTI yang pemerintah lakukan tak sesuai prosedur yang tepat.

Ia mempertanyakan anggapan sejumlah pihak yang menilai khilafah yang HTI dengungkan bertentangan dengan Pancasila. “Anti-Pancasilanya bagian mana,” kata dia.

Dia berujar, khilafah merupakan ajaran Islam. Dia menilai sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini disertai peranan cukong untuk menaikkan pemimpin. Menurut dia khilafah pernah hidup dan paling lama dari sejumlah peradaban lain.

“Kalau gagasan khilafah ditolak silakan. Kita semua terbuka dengan semua gagasan. Penyampaian gagasan dan dakwah tak akan berhenti. Dakwah kan kewajiban semua muslim,” ujarnya.

Loading...