Nasional

Di Komisi III DPR, Rizieq Curhat Ada “Gerakan Siluman” yang Ingin Mengkriminalisasi Dirinya

Jurnalindonesia.id – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab didampingi sejumlah perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menyambangi Komisi Hukum DPR RI, Selasa (17/1/2017) siang.

Dalam pertemuan itu, Rizieq sempat menanggapi soal beberapa pelaporan terhadap dirinya ke Kepolisian.

Beberapa kasus yang dilaporkan di antaranya adalah dugaan penistaan agama (dua laporan di Polda Metro Jaya dan satu laporan ke Bareskrim Polri), pelaporan soal pernyataannya yang menyebut logo palu arit pada uang kertas, penghinaan terhadap Kapolda Metro Jaya, serta dugaan penistaan terhadap Pancasila yang dilaporkan ke Polda Jabar.

Laporan yang sama juga dilayangkan terhadap tokoh-tokoh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) lainnya.

Terkait pelaporan-pelaporan ini, Rizieq mengatakan, pihaknya mensinyalir ada “gerakan siluman” yang ingin mengkriminalisasi mereka.

“Ada ‘gerakan siluman; yang entah siapa yang jadi sutradara dan produsernya, tokoh-tokoh GNPF dikriminalisasi dengan berbagai macam persoalan sehingga mereka mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan, mendorong warga-warga binaan mereka untuk membuat laporan-laporan,” ujar Rizieq, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Laporan-laporan tersebut, kata Rizieq, mulai ramai sejak pihaknya melaporkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dugaan penistaan agama pada 6 Oktober 2016.

“Berbagai macam rekayasa terjadi, fitnah-fitnah terjadi. Kami, seluruh tokoh GNPF dituduh anti-NKRI, anti-Pancasila, anti-UUD 1945 kemudian dituduh anti-Bhineka Tunggal Ika bahkan digiring seolah kami ingin melakukan makar,” ujar dia.

Ia mencontohkan, menyebarnya pernyataan dari Detasemen Khusus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengaitkan Ketua GNPF Bachtiar Nasir yang disebut melakukan penggalangan dana untuk ISIS.

“Rekayasa-rekayasa seperti ini merusak tatanan hukum di Indonesia,” kata Rizieq.

 

Nabilla Tashandra/Kompas

Loading...