Kriminal

Dewan Pers Sesalkan Intimidasi FPI terhadap Tempo

Unjuk rasa massa FPI terkait kartun pria bersorban pada majalah Tempo edisi 26 Februari 2018, Jakarta, Jumat (16/3/2018). (Foto: Antara News/Alviansyah)

Jurnalindonesia.co.id – Dewan Pers menyesalkan terjadinya intimidasi yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Tempo dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di kantor Tempo, Jl Palmerah Barat, No 8, Jakarta Selatan Jumat, 16 Maret 2018.

FPI meggelar unjuk rasa sebagai protes atas karikatur yang dimuat majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Kartun tersebut dipersepsikan sebagai pimpinan mereka, Rizieq Shihab.

“Tidak perlu demo, melakukan intimidasi sampai melempar air mineral segala,” ujar Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, kepada Tempo, Sabtu (17/3/2018).

Dalam unjuk rasa tersebut, pimpinan redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli, dengan didampingi Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso dan Kepala Komunikasi Korporat Wahyu Muryadi, menerima perwakilan FPI untuk melakukan dialog. Namun saat diskusi ada anggota FPI yang menggebrak meja dan melampar gelas air mineral ke tengah meja.

Tak hanya itu, intimidasi juga terjadi ketika Pemimpin Redaksi Majalah Tempo dituntut keluar untuk meminta maaf kepada massa FPI yang berkumpul di luar gedung Tempo. Saat Arif memberikan penjelasan di atas mobil komando, ada seseorang yang menggunakan topi rimba dan menggunakan kemeja hijau mengambil kacamata Arif dan melemparkannya ke massa yang berada di sekitar mobil.

Tidak puas, anggota FPI yang berada di bawah mobil komando kembali melempar gelas air mineral ke arah Arif yang masih berada di atas mobil komando tersebut.

“Di atas mobil komando, mereka memaksa saya meminta maaf. Seseorang merebut kacamata dari muka saya dan membuangnya ke arah massa. Dia memakai topi rimba dan jaket hijau, saya tidak kenal siapa dia,” kata Azul — sapaan Arif Zulkifli.

Baca: Ricuh Demo FPI di Tempo: Gebrak Meja dan Air Mineral Terbang

FPI demo tempo

Pertemuan Pimred Majalah Tempo Arif Zulkifli dan perwakilan FPI. (Foto: CNN Indonesia/Ciputri Hutabarat)

Stanley mengatakan tindakan fisik semacam itu semestinya tidak terjadi. Hal itu, menurut dia, merupakan bentuk intimidasi kepada wartawan. Menurutnya, kritik dari Tempo merupakan karikatur editorial, yang menjadi produk jurnalistik Tempo. “Presiden saja sering dikritik melalui kartun opini. Seharusnya tidak boleh marah,” kata Stanley.

Menurut Stanley, karikatur editorial merupakan produk jurnalistik. FPI bisa menuntut hak jawab kepada Tempo. Mereka pun bisa melakukan upaya lebih lanjut dengan mengadukan ke Dewan Pers, bukan dengan penekanan massa ke kantor redaksi.

Stanley mengatakan tekanan massa dapat menghambat proses kerja redaksi dalam bekerja. Intimidasi yang dilakukan bisa menggangu hak publik mendapatkan informasi.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo. (Foto: istimewa)

Dewan Pers, kata dia, akan menindak lanjuti jika FPI melaporkan masalah ini. Dewan Pers akan memanggil Tempo untuk menyelesaikannya sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. “Tapi sejauh ini FPI belum memberikan laporan,” ujar Stanley.

Namun dari pihak FPI sendiri mengaku tidak akan melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers.

Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta, Novel Bamukmin mengatakan, FPI tidak akan mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers asal tuntutan mereka dipenuhi, yakni permintaan maaf atas pemuatan karikatur tersebut.

“Kalau permintaan maafnya dari Pemred Majalah Tempo besok cocok (dengan tuntutan kami), maka sekiranya cukup,” kata Novel, Sabtu (17/3/2018).

Cocok yang dimaksud Novel adalah permintaan maaf itu harus tulus, ikhlas dan murni dengan tidak embel-embel lain.

Redaksi Tempo dikabarkan akan memuat permintaan maaf di majalah Tempo edisi 19 Maret 2018 besok.

Kecaman dari LBH Pers

Demo yang dilakukan FPI di kantor Tempo tersebut juga mendapat kecaman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. LBH Pers menilai apa yang dilakukan FPI dengan memaksa Tempo mengakui kesalahan tidak dibenarkan oleh hukum.

“Demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi juga undang-undang. Namun dengan niat akan ‘menduduki’, memaksa untuk mengakui kesalahan, intervensi ruang redaksi dan berbagai bentuk intimidasi lainya adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum,” kata Nawawi Bahrudin dari LBH Pers dalam siaran pers, Jumat (16/3/2018).

Baca juga: FPI: Kami Siap ‘Berdarah-darah’ Sampai Tempo Minta Maaf

LBH Pers pun mendesak aparat kepolisian untuk bertindak melindungi kebebasan pers. “Sehingga jika itu terjadi, aparat penegak hukum sudah sepatutnya bertindak demi melindungi Pers, dan kemerdekaan pers sama saja melindungi wujud kedaulatan rakyat.”

LBH Pers berpendapat, karikatur yang dimuat Tempo adalah sebuah karya jurnalistik yang dilindungi undang-undang dn konstitusi, khususnya UU No 40/1999 tentang Pers dan Pasal 28 F UUD 1946.

“Sesuai dengan fungsi pers, bahwa pers adalah lembaga kontrol yang mnjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan,” ujar Nawawi.

Mestinya, kata Nawawi, jika salah satu pihak atau kelompok ada yang keberatan atau merasa dirugikan sebuah karya jurnalistik, maka kelompok itu adalah menempuh jalur sengketa jurnalistik. Caranya adalah dengan meminta hak jawab atau hak koreksi sebagaimana dalam Pasal 4 UU Pers, atau mengadukan media atau karya jurnalistik tersebut kepada Dewan Pers.

“Karena Dewan Pers lah yang berhak menilai dan memiliki kewenangan menilai apakah sebuah karya jurnalistik tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak,” katanya.

AJI: Aksi FPI bisa ciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis dan Media

Kecaman juga datang Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta atas perlakuan intimidatif yang dilakukan FPI terhadap Tempo.

Dalam siaran persnya, Sabtu 17 Maret 2018, Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim menyatakan, seharusnya keberatan massa FPI terhadap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 itu disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

“Aksi massa FPI di depan kantor media massa merupakan bentuk intimidasi, tekanan, dan mengancam kebebasan pers. Aksi ini bisa menciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis dan media untuk bersikap kritis dan independen. Sekarang yang didemo Tempo, bukan tidak mungkin media lain juga akan didemo lain waktu ketika memproduksi karya jurnalistik yang kritis terhadap kelompok masyarakat,” kata Nurhasim.

Menurut AJI Jakarta, pemuatan kartun tersebut bukan perbuatan kriminal, dan bahkan dilindungi UU Pers.

AJI Jakarta menilai unjuk rasa untuk memaksa media mengakui kesalahan karya jurnalistik adalah sikap yang anti emokrasi dan anti kebebasan pers. AJI juga menyatakan, aksi tersebut mencerminkan FPI tidak memahami Undang-Undang Pers.

“Yang berhak menghakimi apakah karya jurnalistik itu melanggar kode etik atau tidak itu Dewan Pers, bukan pihak lain,” ujar Nurhasim.