Nasional

Danggap Telah Picu Kegaduhan, PBNU Desak MUI Direformasi

Ketua MUI Ma'ruf Amin (dua kanan) bersama pengurus MUI saat menerima kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: Fathan Sinaga/JPNN.com)

Jurnalindonesia.id – Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Imam Aziz mendesak agar dilakukan reformasi di tubuh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, sejumlah problem yang tejadi belakangan ini hingga melibatkan umat Islam justru berasal dari MUI.

“MUI harus direformasi baik secara kelembagaan maupun fatwa yang dikeluarkan,” ujar Imam dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Senin (21/11), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Secara kelembagaan, lanjut Imam, banyak di kalangan masyarakat yang belum memahami secara jelas posisi MUI sebagai lembaga agama di Indonesia. Selain itu, belum ada juga batasan pasti soal fatwa yang selama ini dikeluarkan MUI.

Salah satunya adalah fatwa MUI soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Imam, fatwa tersebut mestinya tak jadi acuan dalam memproses hukum kasus Ahok. Sebab, fatwa hanya menjadi pedoman bagi masyarakat tertentu dan bukan menjadi produk hukum formal.

“Fatwa ini sebenarnya tidak ada kedudukannya di konstitusi. Tapi kadang jadi acuan aparat,” katanya.

Baca juga: Gus Mus: Buya Syafii saja Dihujat Padahal Ilmunya Lebih Tinggi dari Mereka yang di MUI

Di samping itu, langkah yang dilakukan kepolisian untuk memeriksa Ahok juga dinilai telah cukup.

Tak jarang fatwa yang dikeluarkan MUI, menurut Imam, dianggap sebagai acuan mutlak yang harus ditaati. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Jadi harus dijelaskan pula soal aturan internal MUI yang bisa diakses oleh masyarakat agar tidak terjadi kebingungan,” ucapnya.

Sejak MUI pada 11 Oktober mengeluarkan fatwa bahwa Ahok melakukan penistaan agama, gelombang massa menuntut sang petahana dipenjara semakin membesar. Meski Ahok telah meminta maaf, ribuan demonstran turun ke jalan pada 14 Oktober dan 4 November. Rencananya, aksi demo berlanjut pada 2 Desember. (Baca: Polri Melarang Aksi 2 Desember, Ini Alasannya)