Politik, Uncategorized

Buntut Larangan Poligami oleh Ketum, Caleg PSI Ini Pilih Mundur

Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia Kecamatan Cina Kabupaten Bone yang juga Calon Anggota DPRD Kab.Bone Dapil 2 No.urut 4, Nadir Amir. (Foto: Istimewa)

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyatakan bahwa partai yang dipimpinnya tidak akan pernah mentolerir apalagi mendukung praktik poligami. Grace pun dengan tegas melarang seluruh kader, pengurus dan anggota legislatif dari PSI untuk berpoligami.

Menanggapi pernyataan tersebut, salah satu calon anggota legislatif (caleg) di Bone memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPC Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, (12/12/2018).

Dia adalah Nadir Amir yang merupakan Ketua DPC Kecamatan Cina Partai Solidaritas Indonesia yang juga Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Dapil 2 Nomor urut 4.

“Pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum di Festival 11 kemarin di Surabaya itu sangat kontroversial bagi saya, terus terang saya menolak,” kata Nadir ditemui di Alamatnya di jl. Muh. Tahir No.20 Makassar.

Menurut Nadir, praktik poligami sudah ada sejak zaman nabi.

“Alasan kedua karena Bapak saya sendiri sampai sekarang punya istri 4. Jelas itu poligami. Maksud saya ya kalau tidak mau atau tidak suka, tidak usah melarang-larang kadernya untuk berpoligami,” ujar Nadir.

Adapun pernyataan soal menolak praktik poligami Grace sampaikan dalam pidato politiknya di Festival 11, di Jatim Expo International Surabaya, Selasa (11/12/2018) malam.

“PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami,” kata Grace.

Mantan presenter berita itu menyampaikan, berdasarkan riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, yang mengakibatkan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan.

Menurut PSI, memperjuangkan keadilan dan penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga dan rumah. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya menentang praktik poligami.

Kedepannya, PSI akan memperjuangkan pemberlakuan larangan poligami bagi pejabat publik di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara.

“Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami,” ujar Grace.

Grace melanjutkan, dengan perjuangan itu PSI tidak ingin negara secara tidak langsung melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan.

“Apakah kalian akan rela jika ibu kalian diduakan? Apakah Bro and Sis rela jika kakak atau adik Bro and Sis dimadu? Apakah Bro and Sis rela jika anak Bro and Sis menjadi istri kedua atau ketiga? Tidak, kita pasti tidak rela,” pungkasnya.

Loading...