Politik

Buntut Deklarasi Dukung Jokowi, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo Siap Dipecat

Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo
Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. (Foto: Antara/Andika Wahyu)

Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengaku siap jika nantinya ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait keterlibatannya dalam deklarasi pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah pada 26 Januari 2019 lalu.

Tak hanya itu, Rudy pun siap menerima konsekuensi apapun, termasuk jika kemungkinan dicopot jabatannya sebagai wali kota Surakarta.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan bahwa deklarasi pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin yang diprakarsai Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan dihadiri 31 kepala daerah itu melanggar aturan.

Melanggar aturan yang dimaksudkan bukan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bawaslu Jateng juga telah menyerahkan penanganan pelanggaran netralitas yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah kepada Kemendagri.

“Silakan ditegur, kita siap. Dipecat pun kita siap,” tegas Rudy seusai menghadiri Haul ke-9 Gus Dur di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/2/2019) malam.

Rudy beralasan, meski menjabat sebagai wali kota, namun dirinya memiliki hak untuk ikut berkampanye memenangkan pasangan capres dan cawapres yang didukungnya. Sebab, dirinya merupakan Ketua DPC dari partai pendukung sang calon.

“Saya ketua partai ditugasi menjadi wali kota. Jadi tidak boleh saya netral. Saya tidak akan netral, saya tetap membantu Jokowi. Wong dia petugas partai (PDI-P) yang mengusung dan didukung oleh koalisi, kok,” ucapnya.

Rudy mengklaim hadir di acara deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam kapasitas sebagai petugas partai. Disamping itu acara deklarasi pemenangan tersebut juga diselenggarakan pada hari libur.

“Boleh (kepala daerah) berkampanye. Karena dalam aturan tidak ada di situ. Adanya etika. Etika tidak ada di Bawaslu,” jelasnya.

Mengenai surat pemberitahuan terkait pelanggaran netralitas dari Bawaslu Jateng, Rudy mengaku belum menerimanya.

“Belum terima (surat pemberitahuan). Saya diperiksa (Bawaslu) sudah. Tapi kalau disuruh netral tidak mungkin, karena saya petugas partai,” pungkasnya.