Mancanegara

Bantahan Pernyataan Fahri Hamzah Soal 30% TKI di Taiwan Idap HIV

Ilustrasi pekerja Indonesia di luar negeri

Jurnalindonesia.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkau mendapat informasi bahwa kehidupan tenaga kerja Indonesia (TKI) di sejumlah negara sangat memprihatinkan. Dalam hal ini, Fahri mengungkap informasi soal kehidupan TKI di Taiwan dan Hong Kong.

Usai rapat paripurna di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017), Fahri ditanya oleh awak media soal berita tentang penyiksaan terhadap TKI di Taiwan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Fahri berbicara tentang kondisi memprihatinkan TKI di Hong Kong.

“Saya ketua tim pengawas tenaga kerja. Setelah tim kita bentuk kemarin, kita sudah mendapatkan ada banyak sekali informasi dari luar negeri, yang memang cukup mengagetkan, yang oleh pemerintah belum pernah diungkap. Ada data penting, misalnya, saya mendapatkan data dari satu report resmi dari NGO Path Finder, di Hong Kong itu ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan, dan sekitar 1.000 anaknya itu yang akhirnya diasuh oleh NGO karena kelahirannya tidak dikehendaki,” kata Fahri.

“Dan yang mengagetkan juga adalah mereka mengatakan ada 30 persen dari tenaga kerja kita di sana itu yang mengidap HIV/AIDS,” imbuhnya.

atas dasar informasi yang mengejutkan itu, Fahri berencana akan memanggil BNP2TKI dan Kemenaker untuk meminta penjelasan soal permasalahan para TKI di luar negeri. Apalagi data yang didapat oleh Fahri adalah data yang belum pernah diungkap oleh pemerintah. Karena itu, perlu investigasi bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menanggulangi permasalahan para TKI di luar negeri.

“Karena itu, tim pengawas tenaga kerja luar negeri, juga akan secepatnya memanggil pihak BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menjelaskan kasus-kasus ini, karena dari versi resmi pemerintah itu tidak terungkap, tapi saya dikirimi koran-koran dan laporan-laporan dari NGO yang membantu tenaga kerja kita di luar negeri yang rupanya cukup menyedihkan keadaannya. Jadi saya kira ini kita akan investigasi bersama komisi terkait dan kita akan serahkan dokumen-dokumen terkait ke pemerintah,” tuturnya.

(Baca juga: Diberondong Kecaman, Fahri Hamzah Hapus Cuitannya soal TKI)

Fahri menuturkan adanya kesulitan dalam upaya mengungkap permasalahan para TKI di Taiwan. Kesulitan tersebut karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, yang berada di bawah kendali negara China.

“Kita ada problem dengan Taiwan begini, Taiwan termasuk memperkerjakan seperempat juta orang Indonesia. Tetapi karena kita menghormati one China policy, akhirnya anggota dewan tidak punya akses untuk mengecek secara langsung di lapangan, kami tadi juga memutuskan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri agar kita punya akses diplomatik untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap fakta-fakta lapangan sebenarnya. Sehingga kita juga sudah mengontak asosiasi tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka akan berkumpul dan menyampaikan apa problem tenaga kerja yang ada di lapangan,” ujar Fahri.

Berikut ini transkrip wawancara wartawan di DPR dengan Fahri Hamzah, Selasa (10/1/2017) lalu:

Pak, Apa benar banyak TKI disiksa di Taiwan?

Saya ketua tim pengawas tenaga kerja, setelah tim kita bentuk kemarin, kita sudah mendapatkan ada banyak sekali informasi dari luar negeri, yang memang cukup mengagetkan yang oleh Pemerintah belum pernah diungkap. Ada data penting misalnya, saya mendapatkan data dari satu report resmi dari NGO Path Finder, di Hong Kong itu ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan, dan sekitar 1.000 anaknya itu yang akhirnya diasuh oleh NGO karena kelahirannya tidak dikehendaki. Dan yang mengagetkan juga adalah mereka mengatakan ada 30 persen dari tenaga kerja kita di sana itu yang mengidap HIV AIDS, nah ini data-data yang memang kami baru dengar termasuk soal penyiksaan dan sebagainya, karena itu tim pengawas tenaga kerja luar negeri, juga akan secepatnya memanggil pihak BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menjelaskan kasus-kasus ini, karena dari versi resmi pemerintah itu tidak terungkap, tapi saya dikirimi koran-koran dan laporan-laporan dari NGO yang membantu tenaga kerja kita di luar negeri yang rupanya cukup menyedihkan keadaannya. Jadi saya kira ini kita akan investigasi bersama komisi terkait dan kita akan serahkan dokumen-dokumen terkait ke pemerintah.

Termasuk yang Taiwan?

Termasuk yang Taiwan ini. Sebenarnya gini ya, kita ada problem dengan Taiwan begini, Taiwan termasuk memperkerjakan seperempat juta orang Indonesia. Tetapi karena kita menghormati one China policy, akhirnya anggota dewan tidak punya akses untuk mengecek secara langsung di lapangan, kami tadi juga memutuskan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri agar kita punya akses diplomatik untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap fakta-fakta lapangan sebenarnya. Sehingga kita juga sudah mengontak asosiasi tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka akan berkumpul dan menyampaikan apa problem tenaga kerja yang ada di lapangan. Itu sedang ditindaklanjuti.

Bisa tidak kerja sama dengan Taiwan ditinjau ulang?

Taiwan itu kan Anda tahu, Donald Trump juga barusan mendapatkan protes dari Amerika Serikat karena mendapatkan telepon ucapan selamat dari Presiden Taiwan. Dan Indonesia sendiri di dalam paspor anggota DPR dan PNS kan tertulis ada dua negara yang tidak boleh dikunjungi, yaitu Taiwan dan Israel. Nah kita tidak punya akses diplomatik di sana, tetapi bisa memakai paspor hijau. Tapi karena kita mau menghormati Tiongkok, tentu kita ingin mendapatkan akses diplomatik hanya untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja. Jadi ini saya kira akan kita lakukan.

Kalau sudah bisa mendapat akses, apa targetnya?

Ya kan ini masalahnya tidak terungkap. Selama ini, artinya Pemerintah tidak terbuka dengan adanya persoalan yang massif ini. Hong Kong sebenarnya lebih terbuka karena dia baru kan dari Inggris, ini saja kita nggak tahu, ternyata di sana itu fatal sekali keadaannya. Banyak di kita ini mengirim tenaga kerja tanpa persiapan, sehingga ketika mereka menjadi korban tidak ada yang mengurus. Saya kira ini yang akan kita dalami.

Bantahan

Bantahan ini ditulis oleh seorang TKI di Taiwan di

Yulli Agyl, seorang TKI di Taiwan, membuat bantahan pernyataan Fahri tersebut. Bantahan ini sebelumnya ditulis di laman situs Liputanbmi.com.

Yulli membantah pernyataan Fahri tentang 30% dari 500 ribu TKI di Taiwan mengidap HIV dan di Taiwan ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan dan 1.000 anaknya dan akhirnya diasuh oleh NGO karena kelahirannya tidak dikehendaki.

Yulli Agyl (Facebook.com/yully.agyl.7)

Yulli Agyl (Foto: Facebook.com/yully.agyl.7)

Menurut Yulli, pernyataan tersebut sangat menohok para TKI di Taiwan. Yulli beranggapan, data-data tersebut tidak masuk akal.

Berikut bantahan lengkap Yulli Agyl soal kondisi TKI di Taiwan:

Menurut data dari KDEI, TKI di Taiwan tidak mencapai 300 ribu. Bila dari jumlah tersebut 30% mengidap HIV, sudah dipastikan akan membuat heboh masyarakat Taiwan sendiri.

Selama ini diketahui, dalam satu periode kontrak kerja (3 tahun) setiap TKI menjalani medikal cek-up 4 kali yaitu, ketika baru datang, enam bulan berikutnya, satu setengah tahun, dan dua setengah tahun.

Bahkan, ketika TKI tersebut mau memperpanjang kontrak kembali setelah 3 tahun, dia juga harus medikal kembali dipenghujung tahun ketiga.

Jangankan terjangkit HIV, penyakit cacingan dan tekanan darah tinggi saja bisa mengakibatkan pemulangan sepihak bila majikan tidak menghendaki pekerjanya penyakitan.

Mengenai bayi yang lahir dan tidak dikehendaki dengan jumlah fantastis, bisa jadi bukan dari perempuan Indonesia saja. Karena pekerja migran di Taiwan berasal dari beberapa negara (Thailand, Philipina, Vietnam, Indonesia).

Dalam pernyataan Fahri selanjutnya ditulis: “antara Taiwan dan Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik yang menyebabkan anggota dewan tidak punya akses untuk mengecek secara langsung di lapangan.”

Kenyataannya, walau tidak ada hubungan diplomatik, tetapi Indonesia bisa mengirim TKI-nya dengan lancar, baik dalam sektor formal maupun informal. Karena banyaknya TKI di Taiwan, KDEI melengkapi pelayanannya dengan adanya Bidang Ketenagakerjaan dan masih ditambah dengan adanya perwakilan BNP2TKI di Taiwan dan masih di bantu dengan satgas KDEI.

Dari pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah seolah menunjukkan ketidakpercayaan atas keberadaan dan kinerja KDEI dan BNP2TKI di Taiwan. Seharusnya, sebelum mengeluarkan statement tersebut, lakukan dulu pengecekan data yang bisa didapat dari pihak KDEI ataupun BNP2TKI Taiwan. Tanpa harus datang langsung yang hanya akan menghabiskan anggaran negara.

Pernyataan-pernyataan yang membuat semakin tercoreng citra TKI, khususnya di Taiwan seharusnya tidak diucapkan seorang anggota dewan yang notabene tidak mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya dan hanya berdasar “katanya”.

Berikut data yang bisa dijadikan patokan melihat perkembangan dan permasalahan TKI di Taiwan:

STATISTIK KETENAGAKERJAAN TAIWAN

Informasi data ketenagakerjaan data Ministry of Labor (MoL) Taiwan sampai dengan akhir November 2016, jumlah TKI yang ditempatkan di Taiwan berjumlah 243.136 orang TKI yang bekerja di sektor:

a. Pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan: 6.860 orang
b. Manufaktur: 52.448 orang
c. Konstruksi: 1.333 orang
d. Kesehatan, pekerja sosial dan jasa lainnya : 182.495 orang.

Jumlah TKI Taiwan versi resmi dapat dilihat di: Statistik Ketenagakerjaan KDEI Taipei

Statistik tersebut merupakan gambaran umum tentang ketenagakerjaan di Taiwan, termasuk kategori kasus yang trend, informasi total pengaduan, persentase aduan yang terselesaikan, serta uang TKI yang berhasil diperjuangkan (klaim asuransi, pengembalian hak-hak TKI), grafik pengaduan setiap bulan, sebaran TKI di Taiwan, maupun profil ketenagakerjaan Indonesia.

Terkait dengan data HIV Taiwan

Sejak 4 Februari 2015, Taiwan mengumumkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap HIV/AIDS terkait dengan HAM.

Peraturan ini tertuang dalam HIV Infection Control and Patient Right Protection Act, dan akan diberlakukan dua tahun setelah pengumuman. Data HIV yang dirilis Taiwan dapat diakses di Centers for Disease Control R.O.C (Taiwan). Berdasarkan link tersebut dijelaskan bahwa data terakhir 2 Mei 2016, bahwa TKA yang menderita HIV (+) sekitar 1.024 dan AIDS sekitar 141. Sekitar 1 % dari total penderita. Data tersebut bersifat gambaran umum, artinya TKA tersebut tidak dapat dirinci lebih lanjut berapa persen WNI/TKI yang diduga terjangkit.

Bantahan PathFinders

Selain itu PathFinders juga mengemukakan bantahannya atas pernyataan Fahri Hamzah tersebut.

Menurut PathFinders, angka 1.000 yang disebutkan Fahri Hamzah tidaklah akurat. Angka itu kemungkinan didapat Fahri dari laporan tahunan tahun 2015 yang bisa diakses publik secara cuma-cuma melalui situs resmi PathFinders.

Sejak berdiri pada 8 tahun lalu, PathFinders telah menolong lebih dari 4.100 orang dari berbagai negara. Di antara angka ini ada 1.400 bayi dan balita berusia 0-2 tahun.

PathFinders menyebutkan bahwa ada 930 WNI hamil dan melahirkan. Di tahun 2015, 74 persen dari 758 kehamilan tenaga kerja asing di Hong Kong adalah WNI.

Kemudian di tahun 2017 PathFinders membantu 167 WNI yang merupakan pekerja rumah tangga atau mantan pekerja rumah tangga di Hong Kong. Sementara itu di tahun 2016 PathFinders menangani sekitar 900 kasus kehamilan dan kelahiran.

“Adalah tidak benar apabila dinyatakan bahwa ‘kelahiran mereka tidak diinginkan’. Lebih dari 90% dari anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya. PathFinders membantah telah membuat pernyataan resmi ini, dan data ini juga tidak dinyatakan dalam Laporan Tahunan Pathfinders 2015 atau laporan lainnya,” tulis PathFinders dalam keterangannya itu.

Begitu pula mengenai data soal HIV/AIDS, PathFinders tidak memiliki keterangan resmi terkait ini. Mereka tak ingin berkomentar terkait kondisi buruh migran RI yang terjangkit HIV/AIDS.

“Penanganan kasus HIV/AIDS tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja PathFinders dan PathFinders sangat serius dalam tanggung jawabnya untuk menjaga kerahasiaan kliennya, dan tidak akan membuka hasil cek kesehatan ke pihak luar tanpa persetujuan dari kliennya terlebih dahulu,” pungkas PathFinders.

 

Loading...