DKI Jakarta, Politik

Bantahan Pemprov DKI Atas Pernyataan Anies soal “Open Governance”

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17).

Jurnalindonesia.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dian Ekowati, membantah pernyataan Anies Baswedan bahwa DKI Jakarta belum menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka atau open governance. (Baca: Anies: Kenapa Jakarta Belum Diterapkan “Open Governance”?)

Dian menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem tersebut.

“Sebetulnya kami sudah sosialisasi banyak, apalagi kami punya media internal Berita Jakarta. Di situ bisa ditelusuri mengenai open governance, sudah keluar semuanya,” kata Dian kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).

Selain itu, kata dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah memberi informasi untuk keperluan data. Kebijakan open data dituangkan dalam aplikasi dan dapat dibuka melalui laman web data.jakarta.go.id yang merupakan satu bagian atau kanal dalam Jakarta Smart City dalam domain jakarta.go.id.

Dia juga mengatakan, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Hackjack yang diikuti para pengembang aplikasi. Nantinya mereka akan menghasilkan aplikasi yang bermanfaat dari portal open data DKI Jakarta.

“Nanti bisa dilihat sistemnya, supaya teman-teman juga terbayang kalau ada suara dari masyarakat yang mempertanyakan mekanismenya seperti apa,” kata Dian.

Selain itu, menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum peka dan familiar dengan media digital. Adapun saat ini informasi lebih banyak disalurkan melalui media digital.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/3/2017).

“Nah, saya juga enggak paham kenapa sampai enggak bisa akses informasi itu. Mungkin masukan juga buat kami, publikasinya masih kurang, sehingga tidak terpublikasi,” kata Dian.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut Pemprov DKI Jakarta masih belum menerapkan open governance. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta baru sebatas menjalankan good governance atau tata kelola yang baik, yang dia sebut sebagai pendekatan lama.

Anies mengungkapkan keinginannya untuk mengimplementasikan sistem open governance atau mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan.

Keinginan itu juga pernah ia sampaikan saat mengikuti debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran pertama.

“Pertanyaan tadi kenapa di Jakarta belum (diterapkan open governance), saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pakai loh,” ujar Anies seusai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17).

Dengan open governance, Anies membayangkan ke depannya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga ke tingkat kelurahan akan diketahui warga.

Dia berjanji akan mempermudah akses agar warga dapat mengawasi kinerja Pemprov DKI.

“Justru pemerintah (harus) terbuka. Kenapa? Lah, ini uang negara kok, uang rakyat kok,” ujar Anies.