Daerah, DKI Jakarta

Anies Sebut Reklamasi Sebabkan Kota Tua Gagal Jadi Warisan Dunia, NasDem: Apa Hubungannya?

Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua Jakarta.
Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua Jakarta. (Foto: instagram.com/engks_k/)

Jurnalindonesia.co.id – Partai NasDem menilai tak ada kaitannya antara proyek reklamasi dengan kegagalan Kota Tua masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO.

“Nggak nyambung, apa urusannya reklamasi dengan Kota Tua, apa korelasinya gitu,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus, Jumat (6/7/2018).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dampak reklamasi di Teluk Jakarta mempengaruhi penilaian UNESCO. Akibatnya, Kota Tua dan beberapa pulau bersejarah di Kepulauan Seribu gagal masuk daftar situs warisan dunia UNESCO.

Baca: Kota Tua Gagal Jadi Warisan Dunia, Anies-Sandi: Dampak dari Reklamasi

Akan tetapi, Bestari menilai faktor kegagalan tersebut lebih karena pengelolaan kawasan Kota Tua yang tak baik. Kota Tua, kata dia, sudah mulai tampak kumuh.

“Kota Tua semenjak sekitar setahun ke belakang sudah mulai kumuh. Sampah di mana-mana, nggak keurus dan sebagainya,” kata Bestari.

Hal itu pula, menurut Bestari, yang membuat wisatawan ogah berkunjung ke Kota Tua.

“Dalam keadaaan (seperti) sekarang kita ke Kota Tua (jadi) males, kotor, sampah di mana-mana. Itu bagaimana menjadi pusat budaya, warisan budaya?” lanjutnya.

Baca: Semrawutnya Kota Tua, dari PKL yang ‘Kuasai’ Trotoar dan Jalan hingga Sampah Berserakan

Senada dengan Bestari, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono pun menyebut kegagalan Kota Tua menjadi situs warisan budaya UNESCO bukan adanya proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Gembong mengatakan, reklamasi tak berpengaruh secara langsung terhadap penilaian. Menurutnya, kawasan Kota Tua tak masuk daftar karena inkonsistensi program Pemprov DKI.

“Secara langsung tidak berpengaruh, kenapa saya katakan tidak berpengaruh secara langsung karena sebetulnya Pemprov sekarang inkonsistensi terhadap program,” kata Gembong, Jumat (6/7/2018) malam.

Gembong mencontohkan inkonsistensi yang dimaksud, salah satunya, terkait Kampung Akuarium. Kebijakan Anies disebut Gembong berbeda dengan kebijakan pemerintahan DKI di era Basuki T Purnama (Ahok).

“Persoalan yang kita hadapi sekarang, kita ini tak pernah konsisten dengan program yang ada. Contoh paling sederhana, ketika pemerintahan sebelumnya yang namanya Kampung Akuarium sudah masuk heritage Kota Tua. Itu yang mau dibenahi satu kesatuan dengan Kota Tua, satu kesatuan dengan Pemprov di Jakarta. Tetapi ketika pak Anies masuk kan dikembalikan lagi,” ujar Gembong.

Baca: Kota Tua Gagal Jadi Warisan Dunia, DPRD: Pemprov DKI Tak Serius Menata

Diketahui, UNESCO baru saja memutuskan 19 situs sebagai warisan dunia baru. Indonesia sempat mendaftarkan Kota Tua dan beberapa pulau bersejarah di Kepulauan Seribu dalam nominasi pada 2015. Namun akhirnya tidak direkomendasikan oleh International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).

ICOMOS menyusun laporan evaluasi nomine untuk Komite Warisan Dunia UNESCO beberapa waktu lalu. Di dalam laporan itu dijelaskan, Indonesia gagal mendemonstrasikan keistimewaan Kota Tua.

Selain itu, disebut pula soal reklamasi yang berada di antara Kota Tua dengan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Bidadari, dan Pulau Kelor. Reklamasi jadi salah satu alasan Kota Tua dan empat pulau itu tak direkomendasikan.

“Saat ini, 17 pulau dengan ukuran lebih dari 5.000 hektar sedang dibuat di antara dua komponen lokasi. ICOMOS menilai pulau-pulau ini dan Great Seawall Project sangat mengubah pemandangan lautan Jakarta dan mengganggu hubungan visual antara dua komponen lokasi,” tulis ICOMOS dalam laporannya beberapa bulan lalu.

“Lebih lanjut, ICOMOS menilai pembangunan high-rise di pusat sejarah, berpengaruh negatif terhadap nilai sejarah dan visualnya,” tulis ICOMOS lagi.