DKI Jakarta, Politik

Anies: Kenapa Jakarta Belum Diterapkan “Open Governance”?

Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Jurnalindonesia.id – Anies Baswedan mempertanyakan kenapa DKI Jakarta belum menerapkan sistem open governance, padahal di daerah lain sudah memakainya.

“Pertanyaan tadi kenapa di Jakarta belum (diterapkan open governance), saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pake lho,” ujar Anies, usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17).

Pertanyaan tersebut juga pernah Anies ungkapkan dalam debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran pertama.

Menurut Anies, Jakarta selama ini masih menerapkan sistem good governance. Menurut dia, sistem good governance adalah pendekatan lama. Sistem yang ingin ia buat adalah open governance. Sistem itu mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan.

Good governance itu pendekatan ’90-an sekarang open governance di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama membangun wilayah dan negara,” ujar Anies dalam debat kedua calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Dan usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17)ini, Anies kembali mengungkapkan keinginan tersebut. Anies berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.

“Jakarta pimpinannya aktif bersosial media, tapi tidak memanfaatkan teknologi untuk pemerintahannya,” ujar Anies.

Dengan open governance, Anies membayangkan ke depannya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga ke tingkat kelurahan akan diketahui warga.

Dia pun berjanji akan mempermudah akses supaya warga dapat mengawasi kinerja Pemprov DKI.

“Justru pemerintah (harus) terbuka. Kenapa? Lah, ini uang negara kok, uang rakyat kok,” ujar Anies

Baca selanjutnya: Bantahan Pemprov DKI Atas Pernyataan Anies soal “Open Governance”