Daerah, DKI Jakarta

Anies Bentuk Tim Pertimbangan Monas, Anggaran Rp461 Juta untuk Gaji Anggota

Monas
Monas

Jurnalindonesia.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monumen Nasional (Monas). Tim yang bertugas menyeleksi kegiatan di Monas itu akan menerima gaji Rp 461 juta untuk bekerja selama delapan bulan.

Anggaran tersebut dianggarkan oleh Pemprov DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 yang saat ini tengah dibahas di DPRD DKI.

“Pelayanan Monas ada kegiatan baru, jadi di Monas ada Tim Pertimbangan Pemanfaatan, tim terserbut perlu dikasih insentif berupa Rp 461 juta,” kata Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro, dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/8).

Anggaran sebesar Rp 461 juta tersebut, Asiantoro, bukan untuk satu orang, melainkan untuk semua anggota tim. Gaji itu juga tidak dibayarkan per bulan.

“Rp 461 juta itu untuk waktu kerja delapan bulan,” jelas Asiantoro.

Baca juga: Dianggap Acak-acak DKI, Sandiaga Justru Klaim Jakarta Sekarang Lebih Baik

Diketahui, Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan, Monas bisa kembali digunakan untuk kegiatan masyarakat. Atas dasar itulah Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas dibentuk, yakni untuk menyeleksi apakah kegiatan yang akan digelar warga di Monas layak atau tidak.

Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 276 Tahun 2018 tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional.

Dalam pergub tersebut dijelaskan, tugas dari adalah melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen dan persyaratan serta kelayakan penyelenggaraan kegiatan atau acara di kawasan Monas. Hasil penelitian itu kemudian dibuat dalam laporan dan dibuat pertimbangan serta rekomendasi ke gubernur.

Dalam tim tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno, serta Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata, duduk sebagai pembina. Posisi ketua dijabat Sekda serta Wakil Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menjabat sekretaris. Anggotanya adalah jajaran dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD); Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata).

Jajaran dari UPK Monas, Biro Perekonomian Setda, Kementerian Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya, serta Kodam Jaya juga menjabat anggota. Selain itu, ada unsur non-pemerintahan, yakni Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rohan.

Baca juga: Anies Akan Coret Program 8 Rusun yang Dirancang Ahok Senilai Rp1,3 T